PN KARAWANG TIDAK PERBOLEHKAN WARTAWAN MELIPUT SIDANG – Poskota.co
Wednesday, September 20

PN KARAWANG TIDAK PERBOLEHKAN WARTAWAN MELIPUT SIDANG

Mintarsih
Mintarsih

POSKOTA.CO – Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada (8/3/2016) lalu tidak mengizinkan wartawan untuk mengambil gambar dan berada di dalam ruang sidang dalam Gugatan Perkara 48/Pdt.G/2016/PN.KWG. Pihak penggugat, Mintarsih mengajukan perkara tanah dengan sertifikat atas nama Rosid bin Saijo yang tumpang-tindih diterbitkan pada tahun 2014.

“Sertifikat tahun 2014 ini dibuat atas dasar fotokopi sertifikat tanah sementara 50 tahun silam, yang diganti dengan sertifikat pengganti yang asli. Fotokopi sertifikat sementara tidak disertai adanya surat laporan hilangnya sertifikat sementara ke kepolisian. Kemudian dilakukan penunjukan letak tanah oleh tergugat, tanpa dilakukan plotting oleh BPN Karawang,” kata Mintarsih, Kamis (16/3).

Sampai pihak BPN Karawang menyatakan di jawaban gugatan bahwa Badan Pertanahan Nasiona (BPN) tidak dapat mengerti mengapa tergugat menunjuk tanah yang tumpang-tindih. Pada sertifikat tergugat tercantum nama-nama pemilik tanah perbatasan.

“Namun nama-nama pemilik tanah perbatasan yang tercantum di sertifikat tergugat berbeda dengan fakta pemilik tanah perbatasan, sehingga lokasi tanah tergugat dengan sendirinya terbukti salah letak. Sedangkan nama-nama pemilik tanah perbatasan dari sertifikat penggugat sama dengan fakta nama pemilik di lapangan,” ujarnya.

Sementara Mintarsih sebagai penggugat juga mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam jalannya persidangan. Pengacara dari penggugat tanpa seizin penggugat membuat perubahan gugatan yang mengajukan sita jaminan bukan terhadap sertifikat pihak tergugat, namun justru sita jaminan terhadap sertifikat penggugat.

“Pada sidang terakhir, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menyerahkan tambahan alat bukti. Namun penggugat kecewa sekali saat salah seorang dari majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak boleh menyerahkan alat bukti berupa DPPKAD tahun 2002, sedangkan DPPKAD tahun 2012 diminta untuk dicoret,” ungkap Mintarsih.

Alasan yang dikemukakan adalah, bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tahun 2002 yang ada di kelurahan telah dijadikan alat bukti oleh pihak tergugat. Padahal penggugat akan memberikan komentar yang berbeda. Pihak tergugat memberikan komentar bahwa sertifikat tergugat ada di peta. Sedangkan penggugat akan memberikan komentar bahwa lokasi sengketa ada digambar dengan kode 1 (yang tercantum di angka terakhir PBB penggugat) yang berarti bahwa pemiliknya adalah penggugat.

“Sedangkan angka PBB terakhir dari tergugat bernomor 64, yang berarti bahwa pada tahun 2002 lokasi tanah tergugat tidak berada di tanah sengketa, dan tidak terdaftar di peta yang dijadikan alat bukti,” kata Mintarsih yang juga seorang psikolog kondang ini.

Lain halnya dengan DPPKAD tahun 2012, di mana hakim meminta agar DPPKAD tersebut dicoret, karena saksi yang ada adalah saksi dari kelurahan, dan bukan dari DPPKAD. Hakim tidak mengakui adanya fotokopi yang ditulis sesuai aslinya, namun meminta kesaksian dari petugas di DPPKAD, sedangkan DPPKAD meminta agar saksi diwakili oleh kelurahan setempat.
Sebagai gantinya, hakim memperbolehkan untuk memberikan komentar di kesimpulan, namun penggugat khawatir bahwa memberikan kesimpulan tanpa memberikan alat bukti keabsahannya kurang. Berbagai kejanggalan sudah terjadi dalam persidangan kasus Gugatan Perkara 48/Pdt.G/2016/PN.KWG di Pengadilan Negeri Karawang.

“Dari mulai sidang yang tertutup dan tidak boleh di-publish oleh media, hingga sikap pengacara penggugat yang sepertinya malah memihak kepada pihak tergugat. Menjadikan persidangan ini penuh dengan tanda tanya, dan aroma konspirasi oleh para penegak hukum di Pengadilan Negeri Karawang,” ujarnya. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)