PN KARAWANG TIDAK PERBOLEHKAN WARTAWAN MELIPUT SIDANG – Poskota.co

PN KARAWANG TIDAK PERBOLEHKAN WARTAWAN MELIPUT SIDANG

Mintarsih
Mintarsih

POSKOTA.CO – Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada (8/3/2016) lalu tidak mengizinkan wartawan untuk mengambil gambar dan berada di dalam ruang sidang dalam Gugatan Perkara 48/Pdt.G/2016/PN.KWG. Pihak penggugat, Mintarsih mengajukan perkara tanah dengan sertifikat atas nama Rosid bin Saijo yang tumpang-tindih diterbitkan pada tahun 2014.

“Sertifikat tahun 2014 ini dibuat atas dasar fotokopi sertifikat tanah sementara 50 tahun silam, yang diganti dengan sertifikat pengganti yang asli. Fotokopi sertifikat sementara tidak disertai adanya surat laporan hilangnya sertifikat sementara ke kepolisian. Kemudian dilakukan penunjukan letak tanah oleh tergugat, tanpa dilakukan plotting oleh BPN Karawang,” kata Mintarsih, Kamis (16/3).

Sampai pihak BPN Karawang menyatakan di jawaban gugatan bahwa Badan Pertanahan Nasiona (BPN) tidak dapat mengerti mengapa tergugat menunjuk tanah yang tumpang-tindih. Pada sertifikat tergugat tercantum nama-nama pemilik tanah perbatasan.

“Namun nama-nama pemilik tanah perbatasan yang tercantum di sertifikat tergugat berbeda dengan fakta pemilik tanah perbatasan, sehingga lokasi tanah tergugat dengan sendirinya terbukti salah letak. Sedangkan nama-nama pemilik tanah perbatasan dari sertifikat penggugat sama dengan fakta nama pemilik di lapangan,” ujarnya.

Sementara Mintarsih sebagai penggugat juga mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam jalannya persidangan. Pengacara dari penggugat tanpa seizin penggugat membuat perubahan gugatan yang mengajukan sita jaminan bukan terhadap sertifikat pihak tergugat, namun justru sita jaminan terhadap sertifikat penggugat.

“Pada sidang terakhir, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menyerahkan tambahan alat bukti. Namun penggugat kecewa sekali saat salah seorang dari majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak boleh menyerahkan alat bukti berupa DPPKAD tahun 2002, sedangkan DPPKAD tahun 2012 diminta untuk dicoret,” ungkap Mintarsih.

Alasan yang dikemukakan adalah, bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tahun 2002 yang ada di kelurahan telah dijadikan alat bukti oleh pihak tergugat. Padahal penggugat akan memberikan komentar yang berbeda. Pihak tergugat memberikan komentar bahwa sertifikat tergugat ada di peta. Sedangkan penggugat akan memberikan komentar bahwa lokasi sengketa ada digambar dengan kode 1 (yang tercantum di angka terakhir PBB penggugat) yang berarti bahwa pemiliknya adalah penggugat.

“Sedangkan angka PBB terakhir dari tergugat bernomor 64, yang berarti bahwa pada tahun 2002 lokasi tanah tergugat tidak berada di tanah sengketa, dan tidak terdaftar di peta yang dijadikan alat bukti,” kata Mintarsih yang juga seorang psikolog kondang ini.

Lain halnya dengan DPPKAD tahun 2012, di mana hakim meminta agar DPPKAD tersebut dicoret, karena saksi yang ada adalah saksi dari kelurahan, dan bukan dari DPPKAD. Hakim tidak mengakui adanya fotokopi yang ditulis sesuai aslinya, namun meminta kesaksian dari petugas di DPPKAD, sedangkan DPPKAD meminta agar saksi diwakili oleh kelurahan setempat.
Sebagai gantinya, hakim memperbolehkan untuk memberikan komentar di kesimpulan, namun penggugat khawatir bahwa memberikan kesimpulan tanpa memberikan alat bukti keabsahannya kurang. Berbagai kejanggalan sudah terjadi dalam persidangan kasus Gugatan Perkara 48/Pdt.G/2016/PN.KWG di Pengadilan Negeri Karawang.

“Dari mulai sidang yang tertutup dan tidak boleh di-publish oleh media, hingga sikap pengacara penggugat yang sepertinya malah memihak kepada pihak tergugat. Menjadikan persidangan ini penuh dengan tanda tanya, dan aroma konspirasi oleh para penegak hukum di Pengadilan Negeri Karawang,” ujarnya. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.