BPJS-RS SILOAM BALIKPAPAN DILAPORKAN KE OMBUDSMAN – Poskota.co
Saturday, September 23

BPJS-RS SILOAM BALIKPAPAN DILAPORKAN KE OMBUDSMAN

is1POSKOTA.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Rumah Sakit Siloam Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaporkan ke Ombudsman Kaltim oleh pasien yang mendapat penolakan klaim fasilitas kesehatan.

Pasien peserta BPJS Sofiah yang dirawat RS Siloam Balikpapan telah melaporkan karena tidak mendapatkan pelayanan saat mengajukan klaim dan tidak mendapat penjelasan BPJS Cabang Balikpapan, kata Kepala Ombudsman Kaltim Syarifah Rodiah di Balikapapan, Sabtu.

Peserta BPJS Sofiah tidak mendapatkan hak dengan alasan persyaratan yang diajukan telah melewati masa berlaku.

Sofiah warga Graha Indah yang menjadi korban kecelakaan tunggal tersebut melaporkan secara resmi terkait klaim fasilitas kesehatannya ditolak pada 5 Januari 2016, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan instansi terkait.

Sofiah secara resmi minta penjelasan lengkap mengenai prosedural pengurusan BPJS sebagai pasien kecelakaan tunggal, namun tidak mendapatkan penjelasan dari BPJS.

“Kami melakukan pertemuan dengan BPJS Cabang Balikpapan, RS Siloam dan kepolisian serta Jasa Raharja untuk mencari penjelasan seputar laporan itu,” kata Kepala Ombudsman Kaltim, Syarifah Rodiah.

Menurut dia, ada kesalahan komunikasi, dimana jika pasien BPJS tidak bisa melengkapi dokumen akan tercatat sebagai pasien umum. Namun penjelasan tersebut tidak disampaikan oleh pihak RS Siloam.

“Kami meminta BPJS dan rumah sakit untuk memberikan informasi atau petunjuk yang jelas kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan BPJS, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali, kata Syarifah Rodiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.