BPJS-RS SILOAM BALIKPAPAN DILAPORKAN KE OMBUDSMAN – Poskota.co

BPJS-RS SILOAM BALIKPAPAN DILAPORKAN KE OMBUDSMAN

is1POSKOTA.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Rumah Sakit Siloam Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaporkan ke Ombudsman Kaltim oleh pasien yang mendapat penolakan klaim fasilitas kesehatan.

Pasien peserta BPJS Sofiah yang dirawat RS Siloam Balikpapan telah melaporkan karena tidak mendapatkan pelayanan saat mengajukan klaim dan tidak mendapat penjelasan BPJS Cabang Balikpapan, kata Kepala Ombudsman Kaltim Syarifah Rodiah di Balikapapan, Sabtu.

Peserta BPJS Sofiah tidak mendapatkan hak dengan alasan persyaratan yang diajukan telah melewati masa berlaku.

Sofiah warga Graha Indah yang menjadi korban kecelakaan tunggal tersebut melaporkan secara resmi terkait klaim fasilitas kesehatannya ditolak pada 5 Januari 2016, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan instansi terkait.

Sofiah secara resmi minta penjelasan lengkap mengenai prosedural pengurusan BPJS sebagai pasien kecelakaan tunggal, namun tidak mendapatkan penjelasan dari BPJS.

“Kami melakukan pertemuan dengan BPJS Cabang Balikpapan, RS Siloam dan kepolisian serta Jasa Raharja untuk mencari penjelasan seputar laporan itu,” kata Kepala Ombudsman Kaltim, Syarifah Rodiah.

Menurut dia, ada kesalahan komunikasi, dimana jika pasien BPJS tidak bisa melengkapi dokumen akan tercatat sebagai pasien umum. Namun penjelasan tersebut tidak disampaikan oleh pihak RS Siloam.

“Kami meminta BPJS dan rumah sakit untuk memberikan informasi atau petunjuk yang jelas kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan BPJS, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali, kata Syarifah Rodiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)