TEKNIK SERANGGA MANDUL MAMPU TEKAN KASUS DEMAN BERDARAH – Poskota.co

TEKNIK SERANGGA MANDUL MAMPU TEKAN KASUS DEMAN BERDARAH

POSKOTA.CO – Indonesia masih menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kawasan ASEAN. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) ternyata punya teknologi yang bisa membuat nyamuk mandul yang akhirnya akan menekan timbulnya penyakit karena nyamuk seperti DBD.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, dari sekitar 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 90 persen di antaranya merupakan daerah endemik, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Wilayah tersebut menjadi daerah endemik karena kondisi lingkungannya yang kurang kondusif.

Salah satu cara membasmi nyamuk yang dirasa cukup potensial adalah Teknik Serangga Mandul (TSM). Lewat teknik ini dilakukan upaya memandulkan nyamuk jantan dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Tujuan dari teknik tersebut adalah menurunkan jumlah populasi nyamuk dengan cara menyebarkan nyamuk jantan pada habitatnya. Meskipun terjadi perkawinan antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina, namun dari perkawinan tersebut tidak akan terjadi pembuahan. Dengan demikian, jumlah populasi nyamuk semakin lama akan semakin menurun.

“Di Indonesia memang teknologi ini masih baru, hal ini dapat membawa banyak manfaat. TSM merupakan teknologi nuklir yang sudah lebih dari 50 tahun dipakai di seluruh dunia yang awalnya untuk melawan lalat buah, dan ngengat pengganggu lainnya,” kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto, di Jakarta, Senin (7/11).

Teknologi ini kemudian dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasioanal untuk melawan penyakit berbasis virus yang dibawa oleh nyamuk. Indonesia bersama Italia, Tiongkok dan Mauritius dijadikan pionir untuk program ini.

“Batan melalui Pusat Aplikasi dan Radiasi (PAIR) sudah melakukan penelitian sejak 2005, dan sejak 2011 sampai dengan 2015, Batan telah mengaplikasikan di wilayah Jakarta, Salatiga, Tangerang dan Bangka Barat, dan hasilnya berhasil menurunkan populasi nyamuk secara signifikan dengan harga murah dan lebih aman,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang peneliti PAIR Batan, Ali Rahayu mengatakan, Teknologi Serangga Mandul (TSM) efektif mengatasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi sebelumnya.

“Efektivitas penurunan populasi nyamuk ‘Aedes aegypti’ bisa mencapai 96,35 persen pada penyebaran nyamuk jantan minggu keempat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/11).

Ali Rahayu menjelaskan, teknologi tersebut merupakan teknologi pengendalian nyamuk dengan menggunakan nyamuk jantan.

Penggunaan teknologi tersebut dapat menahan munculnya kasus baru di atas tujuh bulan, dan dapat menghilangkan keberadaan virus yang dianalisis pada tubuh nyamuk setelah pelepasan kedua.

“Teknologi ini bukanlah sesuatu yang hebat. Hanya memandulkan nyamuk jantan dengan nuklir. Nyamuk jantan yang sudah mandul, disebarkan di wilayah yang rawan DBD. Begitu nyamuk jantan disebar maka nyamuk betina otomatis akan mendekati dan melakukan perkawinan,” kata Ali Rahayu menerangkan.

“Nyamuk jantan yang belum kawin bisa bertahan hingga 1,5 bulan, sementara yang sudah kawin akan segera mati. Sementara nyamuk betina akan bertahan hingga telurnya habis,” tutupnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.