SADAR WISATA: SOLUSI INTOLERANSI, RADIKALISME, KONFLIK SOSIAL HINGGA TERORISME – Poskota.co

SADAR WISATA: SOLUSI INTOLERANSI, RADIKALISME, KONFLIK SOSIAL HINGGA TERORISME

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

MASYARAKAT sadar wisata merupakan suatu bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks perusakan atau penghancuran internal merupakan musuh terbesar bagi suatu bangsa.
Analogi tubuh manusia akan sulit mengatasi serangan-serangan dari perusakan organ-organ tubuhnya. Apa yang dilakukan dalam intoleransi, radikalisme, konflik sosial sampai dengan terorisme berdampak kontra produktif dan merusak karakter bangsa.

Efek lain adalah citra buruk dan saling membenci sesama anak bangsa. Pembodohan-pembodohan rusaknya akal sehat pun bisa terjadi. Tatkala semua merasa paling baik paling benar, ini mengakibatkan saling menghakimi.

Bangga atas rusaknya keteraturan sosial. Tentu ini suatu ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara beradab. Perusakan peradaban merupakan penghancuran kehidupan tanpa sadar merusak dan mematikan generasi mendatang.

Tatkala kita sadar sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam seni budaya dengan keberagamannya akan menjadikan aset bagi tumbuh dan berkembangnya bangsa dan negara.
Masyarakat yang sadar wisata akan menjaga bahkan memberdayakan semua yang ada menjadi ikon kebhinekaan dan kebanggaanya.

Sadar akan potensi ini maka akan menjaga potensi perusakan-perusakan yang mematikan dirinya. Tatkala kesadaran ini muncul kekuatan deterent dari suatu masyarakat bahkan bangsa dan negara mampu menangkal dan menyelesaikan berbagai potensi terjadinya intoleransi, radikalisme, konflik sosial hingga terorisme.

Membangun masyarakat sadar wisata dimulai dari kepekaan kepedulian dari para pemimpinnya. Kebijakan yang diambilnya merupakan strategi-strategi membangun masyarakatnya mampu hidup tumbuh dan berkembang memberdayakan sumber daya yang ada. Seni budaya, alam dan keindahannya, heritage dan berbagai tradisinya.

Pembangunan infrastruktur pendukung untuk menuju dan kembalinya.

Sadar wisata:
aman, selamat, tertib dan lancar

Konsep sadar wisata dapat ditunjukkan adanya pemerintah, warga masyarakat, sektor bisnis, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan dari para pemodal sampai para public relation menyadari bahwa areanya merupakan aset dan ikon.

Kesadaran inilah yang terus dibangun dari sumber daya manusia (SDM)-nya, alamnya yang terawat atau tertata, masyarakat yang siap untuk melayani membangun dan menunjukkan keramahtamahan (hospitality). Pemerintah menyiapkan infrastruktur dan sistem-sistem pendukungnya.

Selain itu pemerintah siap membangun sistem-sistem yang terkait dengan struktural, instrumental maupun secara kultural. Dengan demikian pemerintah mampu menampung, membungkus, memaknai dan memarketingkannya. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.