PESAN MORAL 3 KALI 27 YA 27 – Poskota.co

PESAN MORAL 3 KALI 27 YA 27

POSKOTA.CO – Disuatu padepokan di Tiongkok, pernah hidup seorang guru yang sangat dihormati karena tegas & jujur. Suatu hari, 2 muridnya menghadap Guru. Mereka bertengkar hebat & nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hasil hitungan 3 x 7.

Murid pandai mengatakan hasilnya 21.
Murid bodoh bersikukuh hasilnya 27.

Murid bodoh menantang murid pandai untuk meminta Guru sebagai jurinya untuk mengetahui siapa yang benar diantara mereka.

Sibodoh mengatakan : “Jika saya yang benar 3 x 7= 27, maka engkau harus mau dicambuk 10 kali oleh Guru. Tetapi kalau kamu yang benar (3 x 7 = 21), maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Haaaaaa…hhaa..” Demikian si bodoh menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya.

“Katakan Guru, mana yang benar?” Tanya murid bodoh.
Ternyata Guru memvonis cambuk 10x bagi murid yang pandai (orang yang menjawab 21).

Si murid pandai protes. Sang Guru menjawab, “Hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu, tapi untuk KETIDAK ARIFAN mu yang mau-maunya berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalo 3×7 adalah 21.”
Guru melanjutkan : “lebih baik melihatmu dicambuk dan menjadi ARIF dari pada Guru harus melihat 1 nyawa terbuang sia-sia”.

ilustrasi
ilustrasi

Pesan Moral :
Jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna, berarti kita juga sama salahnya atau bahkan lebih salah dari pada orang yang memulai perdebatan, sebab dengan sadar kita membuang waktu & energi untuk hal yang tidak perlu… 🌿🌹

Bukankah kita sering mengalaminya..?
Bisa terjadi dengan pasangan hidup, tetangga/kolega.
Berdebat/bertengkar untuk hal yang tidak ada gunanya, hanya akan menguras energi percuma.

Ada saatnya kita diam, untuk menghindari perdebatan/pertengkaran sia-sia.
Diam bukan berarti kalah, bukan?
Memang bukan hal yang mudah, tetapi jangan sekali-kali berdebat dengan orang bodoh yang tidak menguasai permasalahan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.