NAMA ABDULLAH ATAU MOHAMMED BELUM TENTU ISLAM – Poskota.co

NAMA ABDULLAH ATAU MOHAMMED BELUM TENTU ISLAM

ILUSTRASI
ILUSTRASI

POSKOTA.CO – Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan, karena kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat dikalangan bawah, sehingga kerukunan tersebut bisa dirasakan secara luas tanpa terkecuali.

Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan lintas agama di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini diluar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai diantara para pemeluk agama yang berbeda.

Walikota Ramalah, Musa Hadid, diawal kepemimpinannya menjadi orang nomor satu di Kota yang dikenal sebagai pusat pergerakan bawah tanah kemerdekaan Palestina, dihujat habis-habisan dan diserang dikarenakan latarbelakangnya yang jauh berbeda dengan walikota sebelumnya.

Latarbelakang berstatus “minoritas” dalam lingkaran politik secara nasional di Palestina, mendapat perhatian khusus sayap kiri (kelompok ekstrim) yang menolak mentah-mentah keberadaan Musa Hadid mendapat kursi pemerintahan di Ramalah.

Sempat gencar dengan diterpa berbagai isu negatif sejak tahun 2012, tak dapat menahan dan membendung Musa Hadid untuk duduk menjadi Walikota Ramalah di tahun 2013, dengan kemenangan spektakuler pada Pemilu yang berlangsung agak sedikit kisruh tersebut.

Dari isu korupsi sewaktu duduk sebagai anggota Parlemen Palestina agen ganda Israel, hingga terlibat konspirasi “anti mayoritas” serta percobaan pembunuhan atas dirinya, silih berganti menghujani Musa Hadid, tetapi justru membuahkan hasil yang diluar ramalan tokoh politik manapun di Palestina, bagai bola salju yang menggelinding dan terus membesar.

Seorang Musa Hadid yang semula kurang dikenal warga kota Ramalah, mendadak menjadi sorotan publik, satu persatu isu tersebut runtuh bagai tembok berlin yang sudah tak mampu menahan kekuatan demokrasi.

Dan satu persatu lawan politiknya digiring ke jeruji besi, karena terbukti melakukan tindak korupsi, bahkan ada juga yang terseret kasus tuduhan sebagai agen ganda Israel dan terlibat serangkaian pembunuhan.

Segala perbedaan bukan berarti membangun tembok yang tebal dan tinggi diantara kehidupan manusia, tetapi justru sebaliknya, saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain.

Budaya hujat menghujat dan memelintir setiap fakta dibalik realitas, sangatlah tidak relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, apalagi dengan komitmen kebersamaan diantara perbedaan yang muncul diberbagai daerah saat ini melalui forum-forum tertentu, perlu dicermati dan didukung.

Menghujat seseorang berdasarkan kebencian pribadi adalah angkara murka berdampingan kebohongan dan kemunafikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, justru membuktikan ketidakmampuan personal untuk bersaing secara sehat. Mengusung perbedaan sebagai tranding topic, sangatlah picik, karena kemerdekaan di negeri ini justru berdasarkan segala perbedaan.

Mengutip kata-kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz N. Mehdawi, ketika diwawancarai salah satu media televisi nasional, “Di Palestina, orang tidak bisa menebak agama seseorang dari namanya Abdullah atau Mohammed belum tentu Islam.

Maryam atau Isa belum tentu Kristen, Musa atau Harun belum tentu Yahudi, demikian juga orang Palestina tidak bisa dibedakan agamanya berdasarkan model pakaian yang dikenakan, karena pakaian yang mereka pakai, sebab nama-nama dan model pakaian tersebut sudah ada di timur tengah, jauh sebelum munculnya perbedaan agama.

Lebih dari itu, perjuangan kami adalah perjuangan sebuah bangsa yang dijajah negara lain, kelak, saat merdeka semua keputusan harus menjadi kesepakatan seluruh rakyat Palestina, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, kami belajar dari kenyataan di Indonesia, khususnya Pancasila.”

Oleh : Letkol Inf Purnomosidi (Dandim 0809/Kediri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara