NAK, PINJAMI IBUMU UANG 100 RIBU UNTUK BELI BERAS – Poskota.co

NAK, PINJAMI IBUMU UANG 100 RIBU UNTUK BELI BERAS

02 nurPOSKOTA.CO – Dengan suara rendah disertai rasa malu ibu berkata : ” Nak, bolehkah ibu meminjam uang 100 ribu,? Ibu ada perlu buat beli beras.”. Anaknya tidak langsung menjawab, dengan raut muka datar ia berkata: ” Iya Bu, nanti Aku tanya istriku dulu”, seakan berat untuk mengiyakan, karena belum tentu isterinya mengiyakan.

Ketika Sang Anak masuk ke dalam rumah si ibu melihat dus susu anaknya masih ada bandrol harga Rp 50.000, kemudian dia merenung.

Jika 1 dus habis 1 hari x 30 hari x 2 th = 36 juta….!!!!. Dia berfikir, waktu balita dia hanya diberikan ASI oleh ibunya, harganya tak terhingga, super steril, diberikan dengan penuh kasih sayang.

Jika didapat oleh seorang anak selama 2 tahun berapa yang harus ia bayar?? Kemudian ia berbalik dan menatap wajah ibunya yang teduh walau telah dimakan usia.

Dirimu telah memberikan semua kasih sayang, harta dan semuanya kepadaku tanpa pamrih, dan semua itu kuterima dgn GRATIS..Maafkan anakmu ini yang tidak tahu balas budi.

Segera ia memeluk ibunya dan mengecup keningnya dan memberi uang Rp 3 jt, sambil menangis ia berkata: “Ibu, jangan berkata pinjam lagi yaa, hartaku adalah juga milikmu, do’akan anakmu ini agar selalu berbakti padamu”.

Sambil berkaca-kaca ada air bening di pelupuk mata sang ibu ia berkata: “Nak, di setiap keadaan ibu selalu berdo’a agar kita semua selalu dikumpulkan di dunia dan di SURGA nanti dalam kebahagiaan.

Semoga Bermanfaat.(Jangan biarkan bacaan bermakna ini mengendap, jadikan ladang pahala dg memberikan ke orang lain SHARE sebanyak-banyaknya
Bagi PARA ISTRI ingatlah bahwa rizki dari suamimu adalah juga hak mertuamu. Dan juga perlakukan lah ibu mertua seperti ibu kandung sendiri..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.