KISAH ADAM DAN HAWA bag-4 – Poskota.co

KISAH ADAM DAN HAWA bag-4

POSKOTA.CO – Dia tak meminta apa-apa, hanya mempertahankan sebuah pohon untuk Dia. Tapi, mereka harus mendapatkan buah dari pohon yang terakhir ini. Mereka memiliki iman kepada semuanya kecuali Tuhan.

Mereka bahkan mempercayai seekor ular dan makan apa yang seharusnya tidak mereka makan. Setelah menelannya, barulah mereka menyadari penderitaan apa yang mereka buat bagi diri mereka sendiri, dan apa yang baik dan buruk. Pada saat itu, Tuhan juga telah mengetahui bahwa mereka tak memiliki cukup iman, dan bahwa mereka tak layak menjadi sahabat-Nya.

Ada banyak benda di dunia ini, masing-masing berbeda harganya. Misalnya,
jika membeli berlian, kita harus membayar banyak uang, tapi kita tak
perlu membayar sebanyak itu untuk emas. Kita bahkan membayar lebih
sedikit untuk sepotong perak.

Sepotong besi berharga beberapa ratus dolar, tapi emas berukuran sama dapat berharga sepuluh kali lebih. Sama halnya, jika mereka ingin menjadi sahabat Tuhan dan menikmati apa saja yang ada di Eden, mereka harus mengikuti aturannya.

Jika mereka bahkan tak dapat mengecualikan satu pohon, bagaimana mereka dapat tinggal di sana? Orang harus saling menghormati jika mereka tinggal bersama. Saya mungkin punya satu permintaan untuk kalian dan kalian mungkin juga punya satu permintaan untuk saya, dan kita hanya perlu bekerja sama.

Itulah moral dari cerita ini, bukannya Tuhan sungguh menginginkan sesuatu dari Adam dan Hawa. Tuhan berpikir bahwa jika Dia memberi mereka segala
sesuatu tapi tanpa aturan-aturan, itu akan jadi membosankan. Karena itu,

Dia memberi mereka segala sesuatu kecuali pohon ini, hanya untuk selingan. Sayangnya, mereka tidak memahami ini dan akhirnya lebih mendengarkan seekor ular daripada Tuhan, penyokong mereka. Itu menjijikkan! Jadi, mereka ‘tamat’ setelah mereka menuruti sang ular.

Jika kalian berpendapat bahwa seekor ular lebih baik daripada Tuhan, kalian sungguh tidak layak menjadi sahabat-Nya, ya kan? Kalian telah mengkhianati kepercayaan-Nya dan merusak kerja sama antara kalian dan Dia.

Kalian menginginkan cara kalian sendiri. Kalian tidak menghormati pendapat-Nya, meski itu tidak merugikan kalian sama sekali. Dengan begitu banyak hal di tangan kalian, apa lagi yang mungkin kalian inginkan? Jadi, itulah ego, hasrat untuk menjadi seagung Tuhan. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.