BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA – Poskota.co

BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA

POSKOTA.CO – Menemani, membela yang sedang berhasil, yang sedang berkusa, yang kaya itu hal biasa dan banyak kita jumpai di sekitar kita. Namun sebaliknya adakah yang sudi, peduli, memahami terhadap yang gagal, yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang disingkirkan, yang dipenjarakan, yang dikalahkan ?

Jawabanya hampir-2 tidak ada karena takut, malu, merasa rugi, dan banyak pertimbangan manusiawi+duniawi sehingga melupakaan, bahkan tak jarang ikut menghujat bahkan.

Pada saat ada kunjungan, penilaian, atau seremonial apapun mereka dicampakan tidak boleh muncul karena dianggap aib. Pada saat berkampanye mendengung dengungkan sebagai wakil wong cilik. Setelah menjabat: lupa, malu, tidak peduli lagi?

ILUSTRASI
ILUSTRASI
Semestinya tidak, justru kebanggaan+keberhasilan mereka bagaimana menyelesaikan masalah-2 kaum marginal, kaum lemah, kaum terdiskriminasi, kaum miskin papa. Cob saja bandingkan betapa banyak biaya dihambur untuk tebar pesona +pencitraan atau memuaskan hasrat narsisnya dengan penghidupan kaum miskin papa.

Adakah dalam seremonialnya bg kemajuan / peningktan kuaalitas hidup mereka? Atau justru sebaliknya mengkayakan +mensejahterkan yang kaya dan menghimpit yang miskin, lemah + papa? Berbela rasa suatu hal yg memerlukan ketulusan, keberanian, kemampuan, pengorbanan dan kepekaan serta kepedulian.

Pernahkah yg kuat kaya berkuasa memiliki rasa malu atau merasa bersalah kepada rakyatnya tatkala tidak berhasil berbela rasa kepada yg menderita? Tentu saja tidak pernah. Merek sudah merasa seperti dewa + melakukan apa saja bagai di tepi surga yg disayang dipuja karena kekuasaanya. Tatkala tiada kuasa mulailah nampak asli + kegilaanya.

Berbela rasa bukan sebatas seremonial+ air mata atau membagi sedekah melainkan bagaimana mengangkat harkaat dan martabatnya sebagai manusia. Bagi para pejabat+pemegang kekuasaan + aparatur penyelenggara negara, berbela rasa kepada yg menderita merupakan agenda utamanya + sbg standar keberhasilanya. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara