BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA – Poskota.co

BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA

POSKOTA.CO – Menemani, membela yang sedang berhasil, yang sedang berkusa, yang kaya itu hal biasa dan banyak kita jumpai di sekitar kita. Namun sebaliknya adakah yang sudi, peduli, memahami terhadap yang gagal, yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang disingkirkan, yang dipenjarakan, yang dikalahkan ?

Jawabanya hampir-2 tidak ada karena takut, malu, merasa rugi, dan banyak pertimbangan manusiawi+duniawi sehingga melupakaan, bahkan tak jarang ikut menghujat bahkan.

Pada saat ada kunjungan, penilaian, atau seremonial apapun mereka dicampakan tidak boleh muncul karena dianggap aib. Pada saat berkampanye mendengung dengungkan sebagai wakil wong cilik. Setelah menjabat: lupa, malu, tidak peduli lagi?

ILUSTRASI
ILUSTRASI
Semestinya tidak, justru kebanggaan+keberhasilan mereka bagaimana menyelesaikan masalah-2 kaum marginal, kaum lemah, kaum terdiskriminasi, kaum miskin papa. Cob saja bandingkan betapa banyak biaya dihambur untuk tebar pesona +pencitraan atau memuaskan hasrat narsisnya dengan penghidupan kaum miskin papa.

Adakah dalam seremonialnya bg kemajuan / peningktan kuaalitas hidup mereka? Atau justru sebaliknya mengkayakan +mensejahterkan yang kaya dan menghimpit yang miskin, lemah + papa? Berbela rasa suatu hal yg memerlukan ketulusan, keberanian, kemampuan, pengorbanan dan kepekaan serta kepedulian.

Pernahkah yg kuat kaya berkuasa memiliki rasa malu atau merasa bersalah kepada rakyatnya tatkala tidak berhasil berbela rasa kepada yg menderita? Tentu saja tidak pernah. Merek sudah merasa seperti dewa + melakukan apa saja bagai di tepi surga yg disayang dipuja karena kekuasaanya. Tatkala tiada kuasa mulailah nampak asli + kegilaanya.

Berbela rasa bukan sebatas seremonial+ air mata atau membagi sedekah melainkan bagaimana mengangkat harkaat dan martabatnya sebagai manusia. Bagi para pejabat+pemegang kekuasaan + aparatur penyelenggara negara, berbela rasa kepada yg menderita merupakan agenda utamanya + sbg standar keberhasilanya. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.