BELAJAR DARI TOGOG MEREFORMASI BIROKRASI – Poskota.co

BELAJAR DARI TOGOG MEREFORMASI BIROKRASI

POSKOTA.CO – Togog Tejamantri sebenarnya titisan Sang Hyang Antaga putra Sang Hyang Wenang, saudara dari Batara Ismaya (semar) dan Batara Guru Penguasa mayapada/jagad para dewa.

Togog ditugaskan di Marcapada (dunia) untk menjadi pemomong dan memperbaiki pada kelompok-2 dan kondisi yg sulit. Togog sendiri menyediakan diri sbg keranjang sampah siap dimaki maki, menjadi sasaran kemarahan ndoronya.

Togog walaupun hidup dalam kelas rakyat jelata sebagai pembantu, namun tetap setia pada kebenaran dan kebaikan. Terus mengajarkan kebaikan dan terus berupaya melakukan perbaikan. Walaupun para ndoronya dengan kejumawaanya terang-2 menolaknya.

ilustrasi Togog
ilustrasi Togog

DIMAKI

Tak jarang Togog dimaki dan dilecehkan bahkan dianggap ancaman, dimana teman-2nya harus berhati hati dan dihasut untk ikut memusuhinya. Togog tetap pada prinsipnya untk terus memegang teguh kebenaran sebagai amanah Sang Hyang Wenang.

Mereformasi birokrasi indah, mudah diucapkan, namun pelaksanaanya mungkin yg getol akan mengalami nasib seperti apa yg Togog rasakan. Akan dianggap ancaman, dan harus diwaspadai dan hati-2 terhadap dirinya. Bisa jadi menjadi korban/dikorbankan kaum mafia birokrasi yg terusik kesenanganya/terganggu previlagenya.

MENYAKITKAN

Kebaikan dan kebenaran memang menyakitkan ketika akan ditularkan. Siapa saja yg mengatakan dan akan melakukannya akan terus dibuli, dikeroyok, dihujat, dimain mainkan bahkan kalau perlu dimatikan hidup dan kehidupanya.

Kejam dan biadab? Ya itulah ikon reformasi, memerlukan nyali dan kerelaan berkorban seperti Togog. Siap dihujat, dilecehkan, dijadikan sasaran kemarahan bahkan dilabel sebagai ancaman. Mereformasi birokrasi mengusik kemapanan, kejumawaan penguasa sumberdaya. Yang tak sudi mendengar kata kebaikan atau perbaikan, kekuatan dan kekuasaan pokok e terus dipaksakan.(CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)