AS’AD SAID ALI: RADIKALISME DIPENGARUHI POLITIK GLOBAL – Poskota.co
Saturday, September 23

AS’AD SAID ALI: RADIKALISME DIPENGARUHI POLITIK GLOBAL

KH Dr (He) As'ad Said Ali (kanan) dan Ketua Umum Kamnas Maksum Zuber saat menghadiri seminar nasional yang bertema "Perkembangan Terorisme dan Kontra Terorisme di Indonesia", Rabu (10/5).
KH Dr (He) As’ad Said Ali (kanan) dan Ketua Umum Kamnas Maksum Zuber saat menghadiri seminar nasional yang bertema “Perkembangan Terorisme dan Kontra Terorisme di Indonesia”, Rabu (10/5).

POSKOTA.CO – Dikatakan As’ad Ali dalam seminar nasional bertema “Perkembangan Terorisme dan Kontra Terorisme di Indonesia” bahwa radikalisme di sini adalah setiap upaya untuk melakukan perubahan radikal terhadap ideologi dan bentuk negara, baik perubahan pemikiran secara kolektif maupun perubahan melalui tindakan kekerasan senjata, kata As’ad Ali yang pernah menjabat wakil kepala Badan Intelijen Negara (waka BIN) selama sembian tahun.

Seminar nasional pada Rabu (10/5) ini dilaksanakan dalam rangka “Commencement National Security Studies Program” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Ditambahkan As’ad, pasang surut radikalisme dipengaruhi oleh pertarungan politik global khususnya perkembangan situasi di Irak, Suriah dan Yaman selama ini menjadi destinasi kaum radikal Indonesia. Selain itu juga, radikalisme dipengaruhi faktor internal seperti ekonomi, sosial dan politik.

KH Dr As’ad Said Ali wakil ketua umum PBNU 2010-2015 menambahkan, bahwa secara tidak disadari sistem politik yang memberikan kebebasan luas telah dimanfaatkan oleh kekuatan “a demokrasi” untuk membangun kesadaran kolektif melawan ideologi Pancasila.

As’ad Ali menambahkan, dewasa ini terdapat dua kelompok yang digolongkan ke dalam radikalisme; pertama, radikalisme dalam bentuk wacana atau pemikiran kolektif. Kedua, radikalisme dalam bentuk ideologi dan sekaligus diikuti aksi kekerasan atau yang dikenal dengan kelompok teroris.

Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Zuber menambahkan, dalam waktu dekat, tepatnya pada 20 mei 2027, Rumah Kamnas sebagai wadah perkumpulan alumni Sekolah Kamnas akan melaksanakan “Pelatihan Kader Keamanan” di Kabupaten Bekasi.

Rumah Kamnas akan mencetak kader keamanan di beberapa daerah di Indonesia. Tahap awal akan diutamakan daerah-daerah penyangga Ibu Kota yakni, Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang.

Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan dimaksudkan agar masyarakat peduli lingkungan yang aman, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap polmas, siskamling, dan yang terpenting masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap kejahatan di lingkungan masing-masing.

Kegiatan pelatihan kader keamanan rencanya akan diikuti sekitar 75 orang terdiri dari berbagai utusan; ormas pemuda, mahasiswa, karang taruna, tokoh masyarakat, pondok pesantren, Pramuka, Satpol PP, awak media, dan lain sebagainya. Rumah Kamnas telah menyiapkan instruktur dan pakar di bidang kamnas. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)