WCF 2016 HASILKAN DEKLARASI BALI – Poskota.co

WCF 2016 HASILKAN DEKLARASI BALI

POSKOTA.CO – World Culture Forum 2016 yang berlangsung di Bali pada 10-14 Oktober 2016, menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali atau Bali Declaration. Ada 10 poin kesepakatan dalam Deklarasi Bali.

Poin pertama dalam Deklarasi Bali adalah, komitmen untuk mendukung implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 yang ditetapkan Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB), dan bekerja secara integrasi dan efektif dalam pengharusutamaan budaya ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan menerapkan strategi di semua level.

Deklarasi Bali dibacakan Steering Committee (SC) World Culture Forum (WCF) 2016, yang juga Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta, saat penutupan WCF 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, (14/10) lalu. Ia mengatakan, tujuan dari World Culture Forum 2016 adalah, untuk memastikan bahwa kita sebagai warga dunia memiliki komitmen dan rencana aksi yang inklusif untuk membuat agenda pembangunan berbasis budaya.

“Dalam World Culture Forum 2016 kami telah membahas interkoneksi antara budaya dan pembangunan, antara inklusivitas dan keberlanjutan. Kami telah membahas banyak masalah krusial melalui enam simposium kami, perdebatan umum, IGO-INGO, dan pertemuan kaum muda melalui International Youth Forum. Kami sangat bersyukur bahwa banyak peserta yang aktif memberikan pendapat, saran dan masukan. Partisipasi dan antusiasme ini memungkinkan bagi kita untuk sampai pada kesimpulan ini,” ujarnya saat membacakan Deklarasi Bali di hadapan lebih dari 1.000 peserta WCF 2016.

Ananto membacakan kesepuluh butir kesepakatan dalam Deklarasi Bali. Salah satunya adalah komitmen untuk mempromosikan budaya damai di masyarakat, yang mendorong keadilan dan masyarakat yang inklusif, serta menghargai nilai keragaman budaya dan warisan dan upaya perlindungannya. Deklarasi Bali juga menyepakati untuk memperkuat peran pemuda dalam aktivitas ekonomi, budaya dan sosial-politik, dan lingkungan, untuk mempromosikan pemahaman bersama dan membawa transformasi positif sosial dan kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan lain dalam Deklarasi Bali adalah mendukung UNESCO dalam memperkuat perlindungan warisan budaya, termasuk dari perang dan konflik, serta mengenali peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah yang bergerak di level internasional untuk mengembangkan jaringan pengetahuan tentang kegiatan yang memberdayakan konstituen dalam memajukan budaya progresif untuk pembangunan berkelanjutan inklusif.

“Kami berharap bahwa World Culture Forum akan tetap menjadi platform permanen untuk mempromosikan peran budaya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG),” kata Ananto. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)