WARGA INDONESIA TERIDENTIFIKASI TERKENA VIRUS ZIKA – Poskota.co

WARGA INDONESIA TERIDENTIFIKASI TERKENA VIRUS ZIKA

POSKOTA.CO – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, sudah ada sejumlah orang Indonesia yang teridentifikasi terjangkit virus zika. Satu orang yang teridentifikasi merupakan anak dari suku Anak Dalam di Jambi dan turis yang pulang berwisata dari luar negeri.

“Saya tidak bisa sebut angka pastinya, hanya ada beberapa. Laporan yang masuk ke saya tidak banyak,” kata Nila, di Istana Negara, Selasa (30/8).

Selain itu, beberapa wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Singapura juga kedapatan terjangkit virus ini. Nila mengatakan, penemuan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat nyamuk yang menyebarkan virus zika adalah jenis nyamuk yang sama pada deman berdarah dengue yakni, nyamuk aedes aegypti.

“Saya kira itu bukan suatu hal yang aneh, karena nyamuknya sama. Nyamuk demam berdarah dan nyamuk zika ini seperti aedes aegypti, ada kemungkinan kita bisa terkena juga dengan (virus) zika. Dan ada beberapa laporan wisatawan yang pulang ke Indonesia juga positif,” jelas Nila.

Menurut Menkes, virus zika di suku Anak Dalam ditemukan oleh peneliti yang sedang melakulan observasi terhadap demam berdarah. Dari hasil penelitian ternyata juga ditemukan demam yang disebabkan oleh virus zika.

Adapun turis yang positif zika teridentifikasi oleh petugas kesehatan di bandara. Wisatawan dari luar negeri yang pulang dalam keadaan demam langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk diketahui penyebabnya.

Namun, Menkes memastikan, turis yang positif zika tidak membawa virus tersebut dari Brasil, negara dengan ribuan kasus zika ditemukan. Menurut Nila, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah melakukan pemeriksaan pada sejumlah orang yang pulang dari Brasil untuk mengikuti olimipade. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya demam yang serius.

Sementara itu untuk mengantisipasi merebaknya virus zika, Kemenkes sudah menyiagakan pos kesehatan di bandara dan pelabuhan untuk memeriksa warga yang masuk, terutama dari negara yang telah terdampak zika.

“Pertama kita tingkatkan kewaspadaan dari Singapura ke Indonesia, dan memperkuat di kantor pelabuhan. Nah itu kalau yang demam kita minta ambil darahnya, kita isi alert (peringatan),” pungkas Menkes Nila F Moeloek.

Rumah Sakit Rujukan  
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tiga rumah sakit rujukan penyakit yang disebabkan virus zika sebagai langkah antisipatif penyebaran virus berbahaya itu.

“Ada tiga rumah sakit yaitu, RSUD Embung Fatimah di Batam, RSUP Raja Ahmad Tahir di Tanjungpinang dan Bintan, serta RSUD Karimun di Karimun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana di Batam, Kepri, Selasa (30/8).

Tiga rumah sakit umum daerah itu dipersiapkan untuk menerima berbagai keluhan masyarakat terkait virus yang kini sudah menyebar hingga Singapura itu.

Sebenarnya, menurut Tjetjep, penanganan penyakit itu tidak memerlukan ruang isolasi khusus seperti virus berbahaya lainnya. “Penularannya hanya melalui nyamuk, tidak melalui udara dan lainnya,” kata Tjetjep.

Masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir dengan virus yang menyerang otak janin itu. Bila lingkungan bersih dan tidak ada nyamuk, maka virus zika tidak akan menyebar.

Meski begitu, ia mengingatkan, masyarakat untuk selalu waspada pada virus yang masa inkubasinya dua hingga tujuh hari itu.

Bila kedapatan ada anggota keluarga yang demam maka harus segera dibawa ke rumah sakit. “Jangan diberi obat penurun demam sembarangan,” ujar Tjetjep.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus zika. “Dan tingkatkan daya tahan tubuh,” kata Chandra mengingatkan.

Pemprov Kepri melakukan serangkaian antisipasi penyebaran virus zika setelah otoritas Singapura mengumumkan menemukan kasus virus itu di Negara Singa. Kepri merupakan provinsi yang berbatasan perairan dengan Singapura. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.