Djoko Waluyo 12/10/2015

Adhie-MassardiPOSKOTA.CO – Lama terdiam nurani koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terusik dengan langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang hendak mengubah aturan perpanjangan kontrak Freeport dan menentukan teknologi eksplorasi gas alam cair (LNG) Blok Masela di kawasan Maluku, Indonesia Timur.

Untuk itu kepada wakil rakyat yang duduk di komisi 7 dan anggota DPD Maluku serta Papua untuk tidak hanya plonga-plongo jadi penonton dan berdiam diri menyaksikan tragedi negeri ini. “Mereka harus berani mencegah langkah keblinger yang bakal dilakukan Sudirman Said,” tandas antan juru bicara presiden Gus-Dur, kemarin.

Adhie yang juga senior fellow dari Indonesian Resources Studies (Iress) mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak main-main dengan sumber daya alam milik seluruh rakyat Indonesia.

‎”Ingat, pemerintahan terdahulu sudah tiga kali gagal mengelola berkah dari Tuhan. Seharusnya berkah itu dijadikan sarana untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sampai kiamat. Tapi semua itu hanya mimpi belaka. Dinikmati sepenuhnya oleh bangsa asing yang menyuap para penguasa kita,” katanya.

‎”Hutan yang maha luas dan perawan dibabat habis. Rakyat hanya kebagian banjir, longsor dan asap yang menyesakkan dada. Jutaan barel minyak disedot habis. Rakyat tak dapat apa-apa kecuali skandal korupsi yang tak pernah terselesaikan. Mineral dan batubara juga hanya jadi kisah sukses para penguasa menumpuk harta. Rakyat, lagi-lagi, tetap dalam kondisi melarat,” kata Adhie lagi.

“Kini simpanan gas berjuta-juta meter kubik di Blok Masela, oleh Menteri ESDM Sudirman Said mau dilepas begitu saja kepada pihak asing, dengan mengesampingkan nasib bangsa Indinesia, khususnya saudara-saudara kita di kawasan Maluku, yang kaya sumber daya alam tapi ketidakadilan pemerintahan membuat mereka jadi hidup di kawasan termiskin di negeri ini!”‎

Jubir presiden Gus Dur ini mengingatkan kepada Presiden Jokowi, bahwa menurut konstitusi, seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia itu dikuasai negara. Representasi negara itu bukan pemerintah semata, apalagi Sudirman Said yang hanya menteri.

‎”Representasi negara menurut Konstitusi UUD 1945 adalah eksekutif dan legislatif, yang dipilih rakyat melalui pemilu. Itu sebabnya UU yang mengatur warga negara harus disepakati oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Makanya, tidak boleh dibiarkan Menteri ESDM Sudirman Said keblinger dengan mengubah segala aturan mengenai SDA/SDM kita,” tegas Adhie.

‎Penyair Negeri Para Bedebah ini melihat indikasi korupsi di balik rencana dan keputusan MenESDM Sudirman Said dalam mengelola sumber daya mineral bangsa Indonesia.

‎”Saya menduga Sudirman Said tahu dirinya bakal terhempas gelombang kedua reshuffle kabinet. Makanya semua dikebut menjelang November, bulan badai bagi para menteri tak becus di kabinet Jokowi,” pungkas Adhie Massardi

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*