UNTUNGKAN UMKM, PEMERINTAH DIDESAK TETAP LAKSANAKAN LELANG GULA RAFINASI – Poskota.co

UNTUNGKAN UMKM, PEMERINTAH DIDESAK TETAP LAKSANAKAN LELANG GULA RAFINASI

POSKOTA.CO – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait lelang gula rafinasi, masih menjadi polemik dengan sejumlah kalangan. Padahal, Presiden Joko Widodo menyetujui Permendag tersebut karena sangat membantu pelaku UMKM.

Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun, baru-baru ini, di Jakarta. Ikhsan yang baru saja diundang Watimpres untuk membahas Permendag Nomor 16 Tahun 2017 tentang Lelang Gula Rafinasi mengatakan, dengan adanya permendag tersebut para kartel gula menjadi terganggu.

“Ini sekarang menjadi topik yang sangat panas, karena para kartel gula yang selama ini menguasai gula rafinasi di Indonesia sangat terganggu,” ujarnya

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, Presiden Jokowi setuju dengan adanya permendag tersebut. Pasalnya, dengan adanya permendag itu, para pelaku UMKM sangat terbantu, juga dapat memberantas mafia gula. “Ini baik untuk kita bahas dari sudut pandang Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo,” ujar Ikshsan lagi.

Dukungan terhadap adanya pelaksanaan lelang gula rafinasi di pasar komoditas, juga dilontarkan pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Herman Siregar. “Kalau menurut saya, pemerintah jalan terus saja, karena lelang yang dimaksud akan menguntungkan pelaku usaha kecil. Selama ini kan yang menikmati yang besar-besar,” katanya, Rabu (21/6).

Terkait adanya pertentangan, Herman mengatakan, lelang gula rafinasi dilakukan pemerintah karena selama ini produksi di Indonesia sangat terbatas sehingga harus mengimpor. Oleh karena itu, dia mempertanyakan adanya kalangan dewan yang ngotot untuk menolak proses lelang gula rafinasi. “Motifnya apa dewan mempertanyakan secara ngotot kepada pemerintah yang melaksanakan lelang,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, proses lelang tersebut dilakukan secara transparan, dan telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Proses simulasi lelang sendiri akan dilakukan pada Juli 2017 sesuai ketetapan yang disepakati bersama antara Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) dan PT Pasar Komoditas Berjangka. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara