TAS YANG HEBOHKAN DEPOK, TERNYATA BERISI PAKAIAN – Poskota.co

TAS YANG HEBOHKAN DEPOK, TERNYATA BERISI PAKAIAN

POSKOTA.CO – Terkait temuan tas mencurigakan yang sempat menghebohkan warga, pihak Polresta Depok menggelar rilis. Pihak Polresta Depok memastikan bahwa di dalam tas tersebut tidak ditemukan adanya benda berbahaya.

Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian Humas Polresta Depok AKP Rahmaningtyas di Mapolresta Depok, Senin (3/7) sore. Dalam kesempatan ini, Rahmaningtyas juga mengungkap kronologis kejadian. “Tas itu dibawa oleh dua orang. Ciri-cirinya, yang satu berambut gondrong, satunya lagi berambut pendek,” tutur Rahmaningtyas.

Rahma menambahkan, kedua orang pembawa tas tersebut sempat menumpang angkutan kota. Setelah angkot hendak masuk ke dalam Terminal Depok, keduanya sempat berpamitan kepada para penumpang di dalam angkot. “Mereka sempat menyalami orang-orang di dalam angkot. Setelah itu, mereka pun turun dari angkot dan meletakkan tasnya begitu saja di pinggir jalan,” tambah Rahmaningtyas.


Karena gerak-gerik kedua orang tersebut mencurigakan, warga yang berada di sekitar lokasi pun melapor kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, aparat kepolisian bersama Tim Gegana pun mendatangi lokasi kejadian. “Setelah diselidiki, ternyata tas tersebut berisi pakaian,” tambah Rahmaningtyas lagi.

Hingga kini pihak Polresta Depok masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pembawa tas tersebut. Namun polisi memastikan tidak ada unsur teror dalam kasus tas mencurigkan itu. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.