TANGGAPAN KETUA PKB TERKAIT WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PALANGKARAYA – Poskota.co

TANGGAPAN KETUA PKB TERKAIT WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PALANGKARAYA

POSKOTA.CO – Wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Timur, masih menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskndar menilai, adanya dukungan dari semua elemen masyarakat di Tanah Air, dapat menyukseskan pemindahan ibu kota tersebut. Apalagi, wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak lama, dan telah menjadi perjuangan nasional sejak era Presiden Sukarno.

Setelah era Presiden Sukarno, wacana pemindahan ibu kota ini juga sempat mencuat saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hingga kini wacana tersebut belum terealisasi, dan kini wacana itu kembali mencuat di era kpemimpinan Joko Widodo. “Pemindahan ibu kota sudah dimulai sejak Bung Karno dulu dengan harapan Palangkaraya sebagai tengahnya Indonesia. Saya rasa ini perjuangan nasional, perjuangan semua. Tinggal kapan bisa dimulai,” ujar Cak Imin saat halal bihalal di rumahnya di Ciganjur, Sabtu (8/7).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskndar (dua kiri), berbincang-bincang dengan sejumlah tokoh politik dan ulama saat acara halal bihalal di kediamanan di Ciganjur, Jaksel, Sabtu (8/7).

Cak Imin berpendapat, wacana pemindahan ini sebagai upaya pemerataan penduduk, mengingat Jakarta sudah terlalu padat, dan roda perekonomian pun lebih banyak terjadi di dalamnya.

Lebih lanjut Cak Imin mengatakan, hampir 90 persen uang daerah ada di Jakarta, sehingga sangat diperlukan pemerataan ke wilayah lain. Namun Cak Imin mengingatkan, untuk merealisasi wacana itu harus realistis. “Apakah APBN cukup? Harus realistis tahapannya, sehingga tidak mengganggu prioritas pembangunan nasional,” tukasnya.

Ia menuturkan, untuk pemindahan ibu kota diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan. Namun dia menyarankan, bisa dilakukan kerja sama dengan swasta, di samping dana APBN. “Ini perjuangan lama. Zaman Pak SBY juga ingin memindah tapi belum berhasil. Semoga zaman Pak Jokowi berhasil,” ujarnya. (*/arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.