SULISTINA SUTOMO, ISTRI PAHLAWAN BUNG TOMO WAFAT – Poskota.co

SULISTINA SUTOMO, ISTRI PAHLAWAN BUNG TOMO WAFAT

POSKOTA.CO – Istri mendiang Pahlawan Nasional Bung Tomo, Sulistina Sutomo, meninggal dunia di usia 91 tahun pada Rabu (31/8) dinihari pukul 01.42 WIB setelah beberapa hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Almarhumah meninggal dunia karena sakit dan sudah tua, kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Haji Muhasyim Buntu 45, Tarogong, Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

“Iya benar, saya menerima kabar langsung dari Bambang Sulistomo, anak kandungnya Bu Sulistina tadi dinihari,” ujar salah seorang kerabat keluarga Bung Tomo, AH Tony, seperti dikutip kantor berita Antara, Rabu (31/8).

Bambang Sulistomo, salah satu putra Bung Tomo, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa ibunya sudah lama menderita radang paru-paru.

“Kata dokter, sempat kemasukan makanan, tapi sudah dibersihkan,” kata Bambang, Rabu pagi.

Almarhumah akan dimakamkan tepat di samping makam suaminya, Bung Tomo, di Tempat Pemakaman Umum Ngagel Surabaya pada Rabu (31/8) sore.

Rencananya, almarhumah diberangkatkan dari Jakarta ke Surabaya pukul 11.30 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma, kemudian disalatkan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. “Dari sana langsung dibawa ke TPU Ngagel dan dilakukan prosesi pemakaman,” ucap Tony, yang juga tokoh masyarakat Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, ucapan belasungkawa juga datang dari Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang menilai sosok Sulistina Sutomo adalah seorang panutan dan menjadi teladan.

“Saya mewakili Jawa Timur dan masyarakat turut berduka cita sedalam-sedalamnya, dan Indonesia kehilangan satu lagi panutan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt,” kata Gus Ipul.

Semasa hidup, Sulistina Sutomo dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Almarhumah menjadi pendamping setia Bung Tomo sewaktu perang mempertahankan kemerdekaan yang kemudian dikenal dengan peristiwa 10 November sebagai Hari Pahlawan. Almarhumah pernah meluncurkan buku yang berjudul Sulistina Sutomo “Buku Romantisme Bung Tomo” pada 2006. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara