STOK DAGING DAN MINYAK GORENG AMAN MENJELANG PUASA DAN LEBARAN 2017 – Poskota.co
Wednesday, September 20

STOK DAGING DAN MINYAK GORENG AMAN MENJELANG PUASA DAN LEBARAN 2017

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengunjungi pabrik minyak goreng milik Grup Musimas, PT Dua Putra Perkasa, di Bekasi, Sabtu (29/4). Kunjungan Mendag ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng menjelang Ramadan dan Lebaran 2017.
Mendag Enggartiasto Lukita mengunjungi pabrik minyak goreng milik Grup Musimas, PT Dua Putra Perkasa, di Bekasi, Sabtu (29/4). Kunjungan Mendag ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng jelang Ramadan dan Lebaran 2017.

POSKOTA.CO – Setelah mengunjungi pabrik dan gudang gula, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengunjungi gudang penyimpanan daging beku dan pabrik minyak goreng, Sabtu (29/4).

Gudang penyimpanan daging beku yang dikunjungi Mendag adalah gudang milik PT Dua Putra Perkasa di Bekasi. Di gudang ini Mendag meninjau langsung proses penyimpanan dan ketersediaan stok daging. “Daging yang ada di sini bukan hanya dari India, tapi juga ada dari Australia. Kita lihat, stoknya banyak. Dan saya minta untuk terus tambah,” ujar Enggar.

Presiden Direktur PT Dua Putra, Suharjito, kepada Mendag mengatakan, kapasitas gudang yang dimiliki adalah 2 juta ton. Sementara stok saat ini adalah 50 ribu ton.

“Dua Putra dan ADDI siap membantu pemerintah menjaga harga dan stok daging. Kami 24 jam siap untuk mensuplai pasar maupun industri,” ujar Enggar lagi.

Mendag menambahkan, kebutuhan daging lebaran tahun ini sebanyak 50 ribu ton. Dengan stok 50 ribu ton di satu pabrik saja, maka tidak perlu khawatir akan potensi kelangkaan daging selama Ramadan dan lebaran. “Posisi stok saat ini secara keseluruhan berjumlah 78 ribu ton, ditambah yang ada di pasar, maka persediaan berlebih,” tegas Mendag.

Dari penyimpanan daging, Mendag langsung mengunjungi pabrik minyak goreng milik Grup Musimas yang terletak tidak jauh dari gudang milik PT Dua Putra.

Di tempat ini, Mendag mendapat keterangan bahwa stok minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana, aman.

Di satu pabrik ini saja, stok minyak curah mencapai 2400 ton. Untuk pasar ritel modern, pabrik ini memasok 1.800 dus per hari. “Di pasar ritel dijual Rp11.000. Hari ini 72 ribu liter dikirimkan ke Indomaret. Stok tidak ada kekhawatiran. Satu pabrik saja, 1 juta liter tidak persoalan,” jelas Mendag.

Mendag menegaskan, dengan kondisi stok daging dan minyak yang aman, masyarakat bisa menyambut Ramadan dan lebaran dengan tenang. “Pemerintah mau berupaya agar masyarakat melaksanakan puasa, ibu-ibu bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan senyum,” katanya.

Tak berhenti di pabrik Musimas, Mendag melanjutkan kunjungannya ke pabrik minyak goreng milik PT Panca Nabati Prakarsa di Pulogadung, Jakarta Timur. Di pabrik ini, Mendag mendapat keterangan bahwa perusahaan milik Adi Wisoko Kasman itu memproduksi 60 ribu minyak goreng kemasan sederhana per hari. “Kebutuhan minyak goreng Ramadan dan lebaran itu sekitar 20 juta liter. Dan kalau lihat dari kapasitas produksi di kita, jauh berlebih,” kata Mendag.

Dengan demikan, kata Mendag, hasil kunjungan hari ini dapat disimpulkan bahwa stok daging dan minyak goreng jelang Ramadan dan lebaran aman.

Sementara itu, Presdir PT Panca Nabati Prakarsa Adi Wisoko Kasman mengatakan, saat ini semua pengusaha sudah tidak bisa main-main. Sebab sistem yang dibangun oleh Kemendag sangat bagus. Sehingga, stabilitas harga bisa terjaga. “Kemendag saat ini kontrol sistemnya update dan tegas. Jadi gak bisa main-main. Luar biasa,” kata Adi Wisoko. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.