SINGLE IDENTITY, SISTEM PELAYANAN PRIMA DAN TERPADU – Poskota.co

SINGLE IDENTITY, SISTEM PELAYANAN PRIMA DAN TERPADU

POSKOTA.CO – Sistem pelayanan prima yang mengedepankan :
1. Kecepatan,
2. Ketepatan,
3. Keakurasian,
4. Transparansi,
5. Akuntabilitas,
6. Kuantitas + kualitas informasi,
7. Kemudahan mengakses akan terwujud tatkala sistem data memiliki kuantitas+ kualitas prima.

Sistem data tunggal merupakan sistem data yg terpadu bagi manusia, kegiatan, tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas, yang terecord dengan standar2 prima.

Pelayanan kepada publik yang dapat dikategorikan sebagai pelayanan :
1. Informasi,
2. Administrasi,
3. Keamanan,
4. Keselamatan,
5. Hukum,
6. Kemanusiaan memerlukan sistem data terintegrasi.

Tatkala sistem data parsial, konvensional maka untuk memberikan pelayanan yg prima akan sulit diberikan. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas akan mudah dilakukan.

Karena model-2 manual, parsial akan menjadi peluang / kesempatan terjadinya berbagai penyimpangan di semua lini. Tatkala demokrasi tidak terkontrol dengan ketat maka penyalahgunaan, penyimpangan akan mudah terjadi di mana2.

ilustrasi
ilustrasi

Sistem data yang terpadu dapat dikategorikan sbb :

1. Manusia / orang, dapat dipadukan dari data pemerintah, kepolisian maupun bank, yang berkaitan dengan siapa, ‎dimana, bagaimana perilakunya (tatkala berurusan dg polisi akan terecord)
2. Kegiatan2 yg bersifat pribadi, kelompok di tempat2 umum yg mencakup : tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas,

Kesatuan data yang dibangun dalam e government, e banking + e policing akan menjadi suatu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sistem2 elektronik yg terhubung satu sama lain terkoneksi melalui back office, aplikasi + net work.

Manfaat sistem data terpadu dlm Singgle identity dapat menjadi soft power untuk mendukung revolusi mental maupun program 2 dalam mencapai profesionalisme, kecerdasan, moralitas+ modernitasnya. Keberhasilan dalam implementasi dapat dilihat sbb :

A. Terbangunya sistem2 pengamanan+ pelayanan keselamatan yg terpadu dan sinergis dalam bentuk adanya koneksi / online / terhubung satu dengan lainya. Yang dioperasionalkan sebagai pusat k3i (komando+pengendalian, komunikasi, koordinasi + informasi) melalui back office, adanya aplikasi2 pelayanan kamseltibcarlantas yg berkualitas prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif + mudah diakses).

B. Terbangunya sistem2 jaringan baik secara elektronik manual yg mendukung implementasi aplikasi2 pelayanan publik dari e government, e banking maupune policing yg dpt dikategorikan dlm:

1. Pelayanan administrasi. Yg dikategorikan pelayanan administrasi adalah berkaitan dengan pemberian surat keterangan kepolisian sebagai jaminan legitimasi atas keabsahan + kebenaran atas apa yg disampaikan/ dijelaskan dalam surat tsb.

2. Pelayanan keamanan adalah Pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk mewujudkan + memelihara keamanan + rasa aman masyarakat.

3. Pelayanan keselamatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk mewujudkan + memelihara keselamatan, meningkatkan kualitas keselamatan + menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

4. Pelayanan hukum adalah tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk membangun peradaban. Dalam menegakkan hukum polisi juga sebagai penegak keadilan, aturan+sistem2 yg dibuat untk mengawasi bukan untuk menakut nakuti.

5. Pelayanan kemanusiaan adalah tindakan2 kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai upaya2 mengangkat harkat + martabat manusia / dapat dikategorikan sebagai pejuang kemanusiaan.

6. Pelayanan informasi adalah pelayanan kepolisian untuk memberikan pencerahan, memotivasi, memberitu hal baru + mendorong orang lain berbuat baik. Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara