RUU TINDAK PIDANA TERORISME HARUS MEMPERKUAT INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM – Poskota.co

RUU TINDAK PIDANA TERORISME HARUS MEMPERKUAT INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

UU dibuat untuk mengatur tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lebih baik, Indonesia Negara Demokrasi yang menghormati hukum dan HAM.

Anggota yang ditikam teroris
Anggota yang ditikam teroris

POSKOTA.CO – Reformasi mengamanatkan berjalannya demokratisasi di Indonesia, yang dilandasi oleh supremasi hukum, hal ini berarti hukum yang dikedepankan sebagai panglima dalam mengatasi setiap problema yang dihadapi termasuk terorisme.

Sejalan dengan UN GLOBAL COUNTER TERRORISM STRATEGY yang telah di adopsi oleh PBB pada tanggal 8 september 2006 yakni Mengatasi keadaan yang kondusif bagi penyebaran terorisme.

Langkah membangun kapasitas negara, memperkuat peran PBB dalam melakukan penanggulangan terorisme, untuk menjamin penghormatan terhadap hak azasi manusia dan aturan hukum sebagai dasar fundamental untuk memerangi terorisme.

Oleh karena itu, model yang tepat penanggulangan terorisme adalah menerapkan Due Proces Of Law, dengan mengedepankan komponen Criminal Justice System (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sesuai dengan UU Nomor 8/1981 tentang KUHP.

Sultana, teroris yang ditembak petugas
Sultana, teroris yang ditembak petugas

Strategi Penanggulangan Terorisme :

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan Standarisasi Internasional adalah menggunakan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), selama ini penerapan sistem peradilan pidana sebagai model penanggulangan terorisme yang tertuang dalam UU Nomor 15/2003 sudah berhasil digunakan untuk melumpuhkan jejaring terorisme di Indonesia.

Dibanyak negara demokrasi yang menghormati Hukum dan HAM (termasuk Indonesia) memilih jalan strategi penanganan terorisme dengan menggunakan mekanisme criminal justice sistem model.

Meski mekanisme criminal justice sistem model dibanyak negara masih rentan dengan persoalan HAM, namun mekanisme itu tetap dipilih oleh negara-negara demokrasi di dunia.

Koordinasi :

Berdasarkan praktek selama ini, dalam hal-hal tertentu penanggulangan tindak pidana terorisme melibatkan kekuatan TNI seperti pada OPS Tinombala di Sulteng dan Desk Terorisme Solo Raya dengan berpedoman pada UU Nomor 2/2002 tentang POLRI dan Mengacu pada UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Praktek penangangan terorisme selama ini berjalan dengan baik, Koordinasi dan Komunikasi tidak ada kendala, tidak ada pertentangan siapa menangani apa, jangan ada kesan instansi tertentu berkeinginan dominan dan tidak dominan menangani tindak pidana terorisme, tidak benar itu.

Kerangka Regulasi :

Regulasi yang dijadikan dasar penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia oleh Polri dan sekaligus Densus 88 AT Polri adalah KUHP; UU No. 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

UU No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

UU No. 9/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme; UU nomor 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak; Peraturan Pemerintah Nomor 9/2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan bersama Ketua MA, Menteri Luar Negeri, KAPOLRI, Kepala BNPT dan PPATK Nomor 231, tanggal 11 februari 2015 tentang pencantuman identitas dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta Perkap Nomor 23/2011 TTG Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Keputusan KAPOLRI Nomor : KEP/172/III/2014 tahun 2014 TTG Penanganan TKP BOM, serta KEP KABABINKUM POLRI Nomor 10/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengawalan.

Regulasi Internasional yang relevan bagi POLRI sekaligus Densus 88 AT POLRI untuk menangani kasus HAM, yakni:

(1) UN Global Strategy On Countering Terorisme (diadopsi MU PBB tahun 2006) yang mengatur secara umum mengenai Pencegahan, Pemberantasan dan Kerjasama dalam konteks PBB, serta kewajiban Negara untuk senantiasa berada pada koridor hukum dan penghormatan terhadap HAM dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

(2) International Convential On Civil And Political Rights yakni mengatur mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR.

Dalam upaya paksa, Basic Principle On The Use Of Force And Fire ARMS merupakan kerangka regulasi internasional berkaitan dengan upaya paksa Kepolisian yang disahkan oleh PBB melalui Kongres ke-8 mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tindak pidana, di KUBA. Tahun 1990.- Penulis23maksum Maksum, ketua Rumah Kamnas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)