RUTAN CILODONG DEPOK DIRIKAN PESANTREN UNTUK BINA KEIMANAN – Poskota.co

RUTAN CILODONG DEPOK DIRIKAN PESANTREN UNTUK BINA KEIMANAN

Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman bersama jajaran TNI dan para ulama serta ustaz Kota Depok saat menghadiri acara keagamaan di pesantren yang berlokasi di dalam Rutan Cilodong.
Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman bersama jajaran TNI dan para ulama serta ustaz Kota Depok saat menghadiri acara keagamaan di pesantren yang berlokasi di dalam Rutan Cilodong.

POSKOTA.CO – Guna memutus mata rantai peredaran narkoba hingga pencegahan paham radikalisme di kalangan para narapidana, Rumah Tahanan Kelas II B Cilodong, Depok, Jawa Barat, membuat pesantren di dalam rutan. Seluruh napi yang beragama Islam pun diwajibkan untuk mengikuti aktivitas keagamaan di dalam pesantren tersebut.

Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman menjelaskan, aktivitas keagamaan yang digelar itu merupakan bagian dari upaya pembinaan iman agar para napi bisa lebih tenang dalam menjalani masa penahanannya.

“Termasuk itu, mencegah adanya peredaran narkoba hingga paham-paham sesat maupun radikal. Kalau ini berjalan terus, insya Allah di dalam pun akan nyaman. Dan setelah keluar dari sini, mereka dapat menjadi lebih baik lagi,” papar Sohibur kepada wartawan.

Terkait hal itu, lanjut Sohibur, pihaknya telah menggandeng sejumlah ulama yang berasal dari berbagai pesantren, salah satunya yang bernaung di Yayasan At-Taubah, Depok.

“Nanti itu sifatnya wajib ikut pesantren. Sekarang kita ajak dari hati ke hati dulu. Mereka (napi) ini kan secara ekonomi bermasalah, tingkat emosionalnya juga bermasalah, nah itu yang harus ada pendekatan,” ujar Sohibur.

“Jujur, meski dengan segala keterbatasan, namun kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk warga binaan (napi),” tegasnya

Sementara itu, Ustaz Abu Bakar Madris, salah satu rohaniawan yang dilibatkan dalam program ini mengakui, penyampaian metode pengajaran yang diberikan di dalam rutan sangat berbeda dengan di tempat umum. “Di sini kita pendekatannya secara psikologis,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ustaz Abu ini pun mengaku, dirinya tidak khawatir dengan kondisi rutan yang kerap diidentikan dengan hal-hal negatif. “Enggak ada masalah, biasa saja. Toh mereka juga kan manusia, yang tentunya juga mempunyai hati nurani,” ujarnya.

Usai memberikan siraman rohani, sejumlah ustaz pun mendapat kejutan dari para napi berupa cinderamata yang dibuat menggunakan kertas. Beberapa bentuk yang dihasilkan dari pra karya tersebut di antaranya berbentuk sepeda motor, bunga, kapal laut hingga miniatur replika Menara Eifel.

Untuk diketahui, jumlah narapidana di Rutan Kelas II B Cilodong mencapai 933 orang. Dari angka tersebut, 80 persen di antaranya adalah warga Depok. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat iniĀ  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)