RUTAN CILODONG DEPOK DIRIKAN PESANTREN UNTUK BINA KEIMANAN – Poskota.co
Thursday, September 21

RUTAN CILODONG DEPOK DIRIKAN PESANTREN UNTUK BINA KEIMANAN

Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman bersama jajaran TNI dan para ulama serta ustaz Kota Depok saat menghadiri acara keagamaan di pesantren yang berlokasi di dalam Rutan Cilodong.
Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman bersama jajaran TNI dan para ulama serta ustaz Kota Depok saat menghadiri acara keagamaan di pesantren yang berlokasi di dalam Rutan Cilodong.

POSKOTA.CO – Guna memutus mata rantai peredaran narkoba hingga pencegahan paham radikalisme di kalangan para narapidana, Rumah Tahanan Kelas II B Cilodong, Depok, Jawa Barat, membuat pesantren di dalam rutan. Seluruh napi yang beragama Islam pun diwajibkan untuk mengikuti aktivitas keagamaan di dalam pesantren tersebut.

Kepala Rutan Kelas II B Cilodong Sohibur Rachman menjelaskan, aktivitas keagamaan yang digelar itu merupakan bagian dari upaya pembinaan iman agar para napi bisa lebih tenang dalam menjalani masa penahanannya.

“Termasuk itu, mencegah adanya peredaran narkoba hingga paham-paham sesat maupun radikal. Kalau ini berjalan terus, insya Allah di dalam pun akan nyaman. Dan setelah keluar dari sini, mereka dapat menjadi lebih baik lagi,” papar Sohibur kepada wartawan.

Terkait hal itu, lanjut Sohibur, pihaknya telah menggandeng sejumlah ulama yang berasal dari berbagai pesantren, salah satunya yang bernaung di Yayasan At-Taubah, Depok.

“Nanti itu sifatnya wajib ikut pesantren. Sekarang kita ajak dari hati ke hati dulu. Mereka (napi) ini kan secara ekonomi bermasalah, tingkat emosionalnya juga bermasalah, nah itu yang harus ada pendekatan,” ujar Sohibur.

“Jujur, meski dengan segala keterbatasan, namun kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk warga binaan (napi),” tegasnya

Sementara itu, Ustaz Abu Bakar Madris, salah satu rohaniawan yang dilibatkan dalam program ini mengakui, penyampaian metode pengajaran yang diberikan di dalam rutan sangat berbeda dengan di tempat umum. “Di sini kita pendekatannya secara psikologis,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ustaz Abu ini pun mengaku, dirinya tidak khawatir dengan kondisi rutan yang kerap diidentikan dengan hal-hal negatif. “Enggak ada masalah, biasa saja. Toh mereka juga kan manusia, yang tentunya juga mempunyai hati nurani,” ujarnya.

Usai memberikan siraman rohani, sejumlah ustaz pun mendapat kejutan dari para napi berupa cinderamata yang dibuat menggunakan kertas. Beberapa bentuk yang dihasilkan dari pra karya tersebut di antaranya berbentuk sepeda motor, bunga, kapal laut hingga miniatur replika Menara Eifel.

Untuk diketahui, jumlah narapidana di Rutan Kelas II B Cilodong mencapai 933 orang. Dari angka tersebut, 80 persen di antaranya adalah warga Depok. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara