PPP PECAT ABRAHAM LUNGGANA DAN SEMBILAN KADERNYA – Poskota.co

PPP PECAT ABRAHAM LUNGGANA DAN SEMBILAN KADERNYA

POSKOTA.CO – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz mengenai soal hubungannya dengan Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana yang akrab dipanggil Lulung, setelah aksi pemecatan hari ini (Senin, 13/3).

Djan menjawab santai dengan mendoakan Lulung agar masuk surga. “Nasibnya tidak masalah, dan kita doain supaya dia masuk surga,” ucapnya.

Ketum PPP masih tetap menjaga silaturahmi dengan Lulung. Namun demikan secara politik, Lulung resmi keluar dari kepengurusan PPP, karena terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. “Hubungan tali silaturahmi tetap, tapi hubungan organisasi tidak terjadi,” kata Djan Faridz, saat jumpa pers di Kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/3) malam).

Ketua Umum PPP Djan Faridz, Wakil Sekjen PPP Sudarto beserta anggota PPP, Senin (13/3) malam, menggelar jumpa pers perihal pemecatan sepuluh kader PPP, termasuk di antaranya Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana alias Lulung, di Kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Ketua Umum PPP Djan Faridz, Wakil Sekjen PPP Sudarto beserta anggota PPP, Senin (13/3) malam, menggelar jumpa pers perihal pemecatan sepuluh kader PPP, termasuk di antaranya Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana alias Lulung, di Kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Abraham Lunggana alias Lulung keluar dari DPP PPP, tapi persaudaraan tetap terjalin, dan perbedaan pendapat tidak berarti putus persaudaraan, persahabatan antara keduanya sudah berjalan puluhan tahun, dan keduanya akan tetap menjalin tali silaturahmi.

“Kepengurusan DPP PPP tetap menjalin tali silaturahmi. Saya doakan beliau tetap sehat, dia kawan saya, kenal beliau puluhan tahun,” ujar Djan Faridz.

Djan juga menyampaikan, dia tidak menutup berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan, bahkan ia menyebut, akan menerima Lulung kembali dengan tangan terbuka. “Nantinya, kalau Lulung ingin merapat dan kembali ke PPP, ya boleh dan bikin lamaran baru, jadi anggota baru lagi, ikut peraturan baru,” ujarnya.

Hari ini secara resmi PPP kubu Djan memecat Lulung dari partai termasuk sembilan kader PPP lainnya yang dipecat. “Tadi pagi dikirim SK-nya, sampai saat ini belum ada respons, dia menghilang. Selain beliau, kami juga memecat sembilan kader lainnya. Sembilan kader lainnya mengikuti jejak Lulung, yang telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon yang berbeda dengan PPP yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat,” terang Djan.

Djan juga menyebut, pemecatan itu merupakan upaya terakhir untuk menyatukan suara, kami sudah mencoba menemui, membujuk, tapi imbauan tersebut tidak diindahkan. Akhirnya kami sepakat memecat Ketua DPW DKI (Lulung-red), termasuk anggota DPRD lainnya yang juga mengikuti jejak beliau, yang menyatakan dukungan yang tidak sepaham dengan DPP PPP. “Ini adalah tindakan terakhir kami, karena kami tidak ingin terpecah-belah, ingin satu suara,” ungkap Djan.

Sebelumnya sudah tiga kali pihaknya memberikan surat peringatan terhadap kadernya, karena respons yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, pemecatan tidak bisa dihindari. “Mereka sudah mendapatkan surat peringatan 1, 2, dan 3, sudah juga kami undang, bujuk, ajak omong, jelaskan, tapi tidak mengikuti. Ya sudah, sekarang tinggal pemecatan saja,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Sudarto menyebut, dari nama sepuluh kader tersebut yang dipecat, ada tiga di antaranya yang berpindah ke DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi). Sepuluh kader tersebut, termasuk Pak Haji Lulung.

“Selain itu, ada Riano P Ahmad, Maman Firmansyah, Samsyuddin, Belly L, Nina Lubena, Nasrullah, Helmi, Madnur, dan Iwan Jayadi. Sedangkan yang ke kubu Romi adalah Madnur, Iwan, dan Helmi,” kata Sudarto. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)