POLSEK TANAH JAWA SITA SEKILO SABU – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLSEK TANAH JAWA SITA SEKILO SABU

14sabu pkPOSKOTA.CO – Sabu seberat 1 kilogram ditemukan polisi dalam sebuah razia di Jalan SM Raja, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun. “Barang terlarang tersebut dibawa oleh 5 orang dengan mobil Inova,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut Kombes (Pol) Helfi Assegaf, Minggu (13/3/2016).

Kelima pria yang ditangkap:
o. M Kanafi,27,
o. Darmi Irwansyah,42,
o. Nanda Saputra,25,
o. Saiful Hasbi,23,
o. Fardan,23,

Penangkapan ini dilakukan pada Sabtu (12/3) malam. Petugas yang melaksanakan kegiatan razia memberhentikan mobil jenis Kijang Innova yang sedang melintas. Polisi lalu melakukan pemeriksaan.

Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kantong plastik berisi narkoba jenis sabu. Barang haram itu lalu diamankan. “Pelaku dan barang bukti kini telah diamankan di Polsek Tanah Jawa untuk dilakukan penyidikan,” ujar Helfi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.