POLRES LAMBAR RINGKUS DUA PENGEDAR NARKOBA – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLRES LAMBAR RINGKUS DUA PENGEDAR NARKOBA

POSKOTA.CO – Petugas Satuan Reserse (Satserse) Narkoba Polres Lampung Barat (Lambar) berhasil meringkus dua pengedar narkoba saat akan transaksi narkoba di Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (21/7) dinihari.

Kedua tersangka pengedar tersebut adalah Faisol Kadhafi (42), warga Jalan Ratu Dipuncak, Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung; dan Catur Handoko (33), warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sulistyaningsih mengatakan, kedua tersangka ditangkap berdasarkan hasil penyamaran anggota. Awalnya petugas pura-pura memesan narkoba dari kedua tersangka. Tersangka datang dari arah Krui menuju Bengkunat. “Petugas menghadang kedua tersangka di depan kantor Polsek Pesisir Selatan,” ungkap AKBP Sulistyaningsih.

“Petugas lalu menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan ineks,” tambah Sulistyaningsih.

Barang bukti yang disita dari kedua tersangka berupa tiga unit laptop, empat buah telepon selular, kartu ATM berikut bukti transfer transaksi, uang sejumlah Rp430.000, jarum kompor alat isap, sabu seberat kurang lebih satu gram, dan pil ineks merk WB warna biru muda sebanyak 10 butir. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara