POLRES LAMBAR RINGKUS DUA PENGEDAR NARKOBA – Poskota.co

POLRES LAMBAR RINGKUS DUA PENGEDAR NARKOBA

POSKOTA.CO – Petugas Satuan Reserse (Satserse) Narkoba Polres Lampung Barat (Lambar) berhasil meringkus dua pengedar narkoba saat akan transaksi narkoba di Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (21/7) dinihari.

Kedua tersangka pengedar tersebut adalah Faisol Kadhafi (42), warga Jalan Ratu Dipuncak, Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung; dan Catur Handoko (33), warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sulistyaningsih mengatakan, kedua tersangka ditangkap berdasarkan hasil penyamaran anggota. Awalnya petugas pura-pura memesan narkoba dari kedua tersangka. Tersangka datang dari arah Krui menuju Bengkunat. “Petugas menghadang kedua tersangka di depan kantor Polsek Pesisir Selatan,” ungkap AKBP Sulistyaningsih.

“Petugas lalu menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan ineks,” tambah Sulistyaningsih.

Barang bukti yang disita dari kedua tersangka berupa tiga unit laptop, empat buah telepon selular, kartu ATM berikut bukti transfer transaksi, uang sejumlah Rp430.000, jarum kompor alat isap, sabu seberat kurang lebih satu gram, dan pil ineks merk WB warna biru muda sebanyak 10 butir. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.