POLISI SELIDIKI KASUS PEMUKULAN BERKEDOK SABUNG AYAM – Poskota.co

POLISI SELIDIKI KASUS PEMUKULAN BERKEDOK SABUNG AYAM

sabung ayam
sabung ayam

POSKOTA.CO – Aparat Kepolisian Buleleng, Bali menyelidiki kasus penganiayaan berkedok judi sabung ayam dengan korban bernama Putu Widnyana ,27, warga Desa Alasangker yang dipukul oleh lima orang identitasnya sudah dikantongi polisi.

“Perkelahian saat mereka melakukan sabung ayam di wilayah Banyuning, Buleleng dan sampai saat ini belum diketahui motif Widnyana sampai dianiaya,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Buleleng, AKP Agus Widarma Putra di Singaraja, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang ada pada kejadian tersebut peristiwa pada Kamis (28/1) sekitar pukul 14.00 wita dimana korban usai mengadu ayamnya.

“Usai mengadu ayam korban dipanggil oleh lima orang yang tidak dikenal korban untuk naik ke atas. Setelah di atas, korban malah dianiaya dengan cara dipukul, disiram menggunakan air semen dan terakhir dimasukan ke dalam kandang ayam.

Usai mendapatkan perlakuan itu, kata dia, korban memberitahukan kepada keluarganya. “Hingga akhirnya korban yang berada di kandang ayam selama dua jam baru bebas setelah pamannya bernama Ketut Artaba mendatangi lokasi tersebut dan membebaskannya,” kata dia.

Sementara paman korban, Ketut Artaba yang mendampingi korban berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secepatnya sehingga korban memperoleh keadilan hukum.

“Kenapa sampai lama hingga 15 hari? padahal korban sudah memberikan penjelasan waktu itu, ini sudah 15 hari belum ada kejelasan. Kami hanya mohon keadilan, sehingga kami datang kemari. Bagi saya, tindakan itu tidak manusiawi sampai memasukan manusia ke kandang ayam,” ujarnya.

Sementara itu, dari penuturan korban yang keponakannya, dia mengenal tiga orang pelaku dan hanya tahu namanya saja serta wajahnya masih diingat, “Itu sudah disampaikan ju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.