POLISI DIMINTA PERIKSA PANITIA LELANG DAN ANGGOTA DPRD TERLIBAT PROYEK – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLISI DIMINTA PERIKSA PANITIA LELANG DAN ANGGOTA DPRD TERLIBAT PROYEK

Demo Cirebon-1

POSKOTA.CO – Aksi unjuk rasa masyarakat Cirebon, Kamis (6/4), di Gedung DPRD Kota Cirebon berjalan panas. Pasalnya Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon tak menemui para pendemo di luar gedung. Massa pun hanya ditemui salah satu Wakil Ketua Komisi B, Didi Sunardi, dan itu tak membuat puas massa pengunjuk rasa.

Bagja, koordintaor aksi ini menyebut, keterlibatan anggota DPRD bermain proyek di Kota Cirebon, membuat banyak jasa konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Bahkan Bagja meminta agar nama lembaga DPRD diganti menjadi ‘Dewan Konstruksi Perwakilan Daerah’. Supaya lebih menegaskan terhadap fungsi dan tugas pokok DPRD. “Jangan sakiti rakyat dengan cara seperti ini, kalau mau menjadi garong ya tempatnya di terminal, bukan di lembaga legislatif,” terangnya, Kamis (6/4).

Demo Cirebon-2

Massa yang bergerak sekitar pukul 10.00 WIB, datang menggunakan sejumlah kendaraan roda empat juga roda dua. Terlihat dari kerumunan massa pendemo ini, sejumlah aktivis Cirebon, LSM, ormas serta para jasa konstruksi (jakon) asal Cirebon.

Massa yang langsung merangsek ke kantor DPRD ini, juga mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. “Kami meminta agar pihak kepolisian segera memeriksa panitia lelang dan para anggota DPRD yang terlibat proyek. Sebab proyek tersebut merupakan konspirasi di tubuh birokrat dan legislatif, jika tidak kami yang akan menghukum mereka dengan hukum rimba,” terang Bagja saat berorasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.