POLISI DIANCAM RACUN SIANIDA BUKAN GOYONAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLISI DIANCAM RACUN SIANIDA BUKAN GOYONAN

Polwan keracunan makanan
Polwan keracunan makanan

POSKOTA.CO – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo SH di Medan, Sabtu(20/2) mengingatkan, ancaman teroris kepada jajaran Polri meracun dengan sianida bukan guyonan. “Ini harus diwaspadai,” tandasnya.

Selama ini kelompok teroris tersebut sudah merasa terpojok dan banyak anggotanya yang telah ditangkap Polri. “Jadi, aktivitas para teroris itu semakin berkurang, dan mereka juga marah dengan apa yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut,” ujar Syafruddin.

Ancaman yang dilakukan teroris terhadap Polri itu merupakan tantangan terhadap pemerintah, juga terhadap keamanan bangsa dan negara.

Selain itu, ancaman teroris tersebut diharapkan tidak dianggap sepele atau masalah kecil karena bisa membahayakan keselamatan negara dan rakyat.

“Jadi, pemerintah harus memikirkan masalah acaman tersebut, dan tetap melakukan koordinasi dengan BIN, TNI, serta Polri,” katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menginstruksikan seluruh jajarannya agar selalu waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas karena adanya ancaman dari teroris yang terinspirasi kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diracun dengan sianida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.