POLDA METRO DAN BPOM KERJA SAMA UNGKAP VAKSIN MISTERIUS DI JAKBAR – Poskota.co

POLDA METRO DAN BPOM KERJA SAMA UNGKAP VAKSIN MISTERIUS DI JAKBAR

POSKOTA.CO – Polda Metro Jaya dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama untuk mengungkap vaksin misterius yang ditemukan di dua kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.

Vaksin yang ada di dalam kardus tersebut ditemukan di dua lokasi, yaitu di pintu keluar Tol Meruya dan juga di pinggir pintu tol masuk Joglo 1, Kembangan, Jakarta Barat.

“Untuk terkait dengan kebenaran vaksin ini bahwasanya vaksin ini asli apa palsu tentunya kita bekerja sama dengan BPOM dan Polres Jakarta Barat. Kemarin sudah datang ke BPOM untuk melakukan pemeriksaan,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (26/7).

“Kami masih menunggu proses pemeriksaan. Polres Jakarta Barat telah mendatangi BPOM untuk memeriksakan vaksin itu. Namun hasilnya belum,” ujar Kabis Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (26/7).

Pihaknya, kata Awi, juga sudah melakukan koordinasi kembali dengan BPOM, namun hasilnya belum keluar. “Untuk hasil belum ada, kita masih menunggu proses. Kalau kesempatan pertama sudah ada hasilnya, ada kepastian vaksin tersebut asli apa tidak tentunya akan kita sampaikan,” ucap Awi.

Untuk sementara ini, Awi menuturkan, berdasarkan data kepolisian yang dikumpulkan dari dua lokasi tersebut ada sekitar empat data vaksin. Pertama, vaksin campak ada sekitar 520 botol. Kedua, vaksin Hepatitis B Recombinan ada 832 sachet. Ketiga, pelarut vaksin Campak kering 1.200 botol, dan keempat ada vaksin Tetanus berjumlah 10 botol.

Sebelumnya, dua buah kardus berisi vaksin ditemukan di pintu keluar Tol Meruya, Jakarta Barat pada Kamis (21/7) sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian, pada Sabtu (23/7), kardus berisi vaksin kembali ditemukan di pinggir pintu Tol Masuk Joglo 1, Kembangan, Jakarta Barat.

Awi mengungkapkan, pada kardus vaksin tersebut tercantum alamat tujuannya, yaitu akan ditujukan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Namun, Awi mengaku, telah dihubungi oleh direktur utama rumah sakit tersebut, dan menyatakan tidak pernah memesan vaksin itu.

“Kalau terkait dengan alamat memang tercantum demikian, dan tadi langsung direktur RSPAD pusat menelepon ke kami, dan beliau juga menyampaikan bahwasanya tidak ada order terkait dengan vaksin itu,” pungkas Kombes Awi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)