Djoko Waluyo 11/04/2014
Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Dugaan adanya permainan penyidik yang menangani kasus rehab gedung SMAN 84 Jakbar, pimpinan Polda akan mengecek kebenaran yang mengeluarkan surat pemberhentikan penyidikan perkara (SP3). “Kami akan cek kebenaran info ini,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, pada POSKOTA.CO, Jumat (12/4).

Jika terbukti ada main mata antara terlapor dengan penyidik, pimpinan Polda akan melakukan tindakan. “Pimpinan sudah mengintruksikan untuk tidak bermain kotor,” kata Rikwanto.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tak tinggal diam untuk menelusuri niatan seorang pejabat Sarpras dibalik Rehab SMAN 84 Jakbar yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Pengamat publik Nainggolan, menyikapi keanehan pada rehab gedung sekolah di kawasan Jakbar itu yang mencapai milyaran rupiah tapi tak terjadi transaksi atau penagihan. “PPATK harus mengungkap permainan yang dilakukan dikmen Jakbar khususnya soal pengadaan IT,” ungkap pria asal Medan itu.

Konon kabarnya, SMA tersebut direhab kepala sekolah. Tapi pihak kepala sekolah selalu menghindari untuk dikonfirmasi.

Mana ada orang membangun gedung mencapai milyaran tak mau dibayar. “Meski tak terjadi transaksi, “ada niatan” yang harus diteliti oleh semua pihak,” tandas pria asal Medan itu.

Sebelumnya, Sejumlah pejabat termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kasie Sarpras Sudin Dikmen Jakbar, Alex Usman, diperiksa Polda Metro Jaya.

Proyek beraroma pat gulipat ini dilelang oleh Dinas Pendidikan DKI, bukan oleh Sudin Dikmen Jakbar, dimenangkan oleh PT. Citra Indah Perdana dengan Harga Penawaran (SPH) Rp1.834.800.000.

Harga Perkiraan Sementara (HPS): Rp1.881.867.545.000. Masa Kerja: 15 hari kalender. Proyek yang diduga siluman tersebut melalui Pengumuman Lelang Pascakualifikasi No: 8328/077.92 tgl 7 Nov 2013.

Rehab SMAN 84 senilai miliaran tidak mungkin dilaksanakan selama 15 hari. Padahal, proses lelang saja bisa menghabiskan 1 bulan.

Permainan dalam dunia pendidikan ini mengejar waktu agar anggaran dapat terserap, rehab tersebut dilakukan pada agustus 2013, dimana ketika itu sedang berjalan proses tender.

Perencanaan pada proyek itu dilakukan oleh CV. Galuh. Dan Konsultan Pengawas dilakukan oleh PT. Wyda Buana Arsikona. Kamuflase inilah membuat pejabat Dikmen diperiksa polisi.

Alex Usman, yang dikonfirmasi menepis tudingan dirinya terlibat dalam kasus SMA 84 Jakbar. Menurutnya dana rehab tidak diproses penagihannya. “Bukan dikembalikan, dan tidak ada kerugian Pemda DKI,” kilahhya. Pertanyaannya dana siapa yang merehab sekolahan tersebut.

DILARANG BERBISNIS

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 tentang “Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta”. Dalam peraturan itu, larangan atau pembatasan untuk berbisnis ada di Pasal 2.

Terkait dengan kepemilikan usaha, ayat (1) pasal tersebut menyatakan, PNS dilarang untuk: (1) memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, atau (2) melakukan kegiatan dagang, baik secara resmi maupun sambilan.

Khusus untuk kepemilikan saham, ada pengecualian, yakni diperbolehkan sepanjang jumlah dan sifat kepemilikan itu tidak dapat langsung maupun tidak langsung menentukan jalannya perusahaan, sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal yang sama. Menurut PP 6/1974 PNS dilarang untuk berbisnis atau membuka usaha.

Peraturan itu sama sekali tidak menyebut skala usaha, sehingga bisnis “toko kelontong” mestinya juga masuk dalam kategori yang terlarang bagi PNS. Kelonggaran hanya diberikan dalam kepemilikan saham minoritas.

Untuk PNS Golongan III/d ke bawah serta pihak-pihak lain di luar yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) tersebut, Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa kalau ingin berbisnis (membuka usaha), mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang.

Perlu untuk ditambahkan, bahwa PP 6/1974 juga mengatur larangan bagi PNS untuk terlibat dalam pengelolaan usaha, baik sebagai pengurus maupun sebagai pengawas. Bahkan bukan hanya itu, PNS juga dilarang terlibat dalam kepengurusan lembaga sosial, kalau dalam kegiatannya itu mereka mendapatkan gaji/honor.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*