PENGAMAT EKONOMI: GEJOLAK HARGA TAHUN INI TIDAK TERJADI – Poskota.co

PENGAMAT EKONOMI: GEJOLAK HARGA TAHUN INI TIDAK TERJADI

Arief Daryanto

POSKOTA.CO – Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Daryanto mengatakan, penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan akan menjadi panduan konsumen dalam membeli kebutuhan pokok.

Menurut dia, menjelang Ramadan dan lebaran, biasanya harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan yang tidak terkendali. Namun dengan adanya kebijakan HET, gejolak harga bahan pokok masyarakat dipastikan tidak akan terjadi. “Dengan diterapkannya HET maka konsumen memeroleh referensi berapa harga kebutuhan pokok masyarakat yang harus mereka beli. Jadi tidak ada lagi harga yang dikendalikan oleh para spekulan,” ujarnya, Sabtu (27/5), di Jakarta.

Arief menuturkan, penerapan kebijakan HET juga akan menekan keberadaan mafia atau spekulan pangan yang kerap muncul menjelang momentum hari besar keagamaan terutama Ramadan dan lebaran.

Menurutnya, untuk memperkuat kebijakan HET tersebut, pemerintah harus memastikan ketersediaan komoditas-komoditas bahan pokok yang ditetapkan sebagai HET agar masyarakat benar-benar diyakinkan ketika belanja kebutuhan pokok. “Jika stok bahan pangannya tercukupi secara otomatis para spekulan tidak akan ada yang bermain karena ketersediaan bahan pokoknya melimpah. Nah untuk itu pemerintah harus memastikan jika stok pangan benar-benar melimpah,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia Jawa Barat Dadang Iskandar mengatakan, diberlakukannya HET akan memudahkan masyarakat dalam memilih daging untuk dikonsumsi.

Dadang menambahkan, penerapan HET tidak mengganggu penjualan daging yang biasa dijual para pelaku usaha di pasar tradisional. Justru, kata dia, masyarakat diberikan pilihan untuk memilih daging yang harganya disesuaikan masyarakat dan pedagang pasar.

Dadang menuturkan, selaku penjual daging segar, harganya memang lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. “Tapi kami rasa HET tidak mempengaruhi usaha kami meskipun harganya lebih rendah dibandingkan dengan daging yang kami jual,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menetapkan HET gula pasir pada harga Rp 12.500 per kg, daging beku Rp80.000 per kg dan minyak goreng curah kemasan Rp12.000 per liter. “Harga ini akan dipertahankan hingga akhir tahun 2017. Pihaknya hanya akan memprioritaskan tiga komoditas tersebut untuk diatur HET-nya pada tahun ini,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.  (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara