PENELITI: SPEKULASI MELANGGAR HAM – Poskota.co

PENELITI: SPEKULASI MELANGGAR HAM

Adzkar Ahsinin

POSKOTA.CO – Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan bersama aparat keamanan melakukan penggerebekan terhadap lokasi penimbunan 182 ton bawang putih milik PT Tunas Perkasa Indonesia di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin perusahaan tersebut. Bahkan Mendag dengan tegas mengatakan akan membuat miskin para spekulan nakal.

Menanggapi adanya penangkapan dan sanksi tegas pada spekulan ini, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Adzkar Ahsinin, menegaskan bahwa segala bentuk spekulasi adalah melanggar hak asasi manusia (HAM). “Korporasi dalam hal ini berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM karena menimbun dan menentukan harga melalui kartel,” jelasnya di Jakarta, Senin (29/5).

Mengacu pada prinsip-prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights) yang sudah diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 16 Juni 2011, menurut Adzkar, para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. “Negara berperan melindungi HAM termasuk pelanggaran HAM oleh korporasi melalui kerangka legislasi, regulasi, administrasi,” terangnya.

Sejak Maret 2017, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan antisipasi dalam menangani lonjakan harga dan kelangkaan barang pada kebutuhan pokok.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada ritel modern, Permendag No 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk bersama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya, menjadi upaya Kementerian Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok selama bulan puasa hingga hari raya lebaran mendatang. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.