PENANGANAN KONFLIK SOSIAL HARUS TERPADU DAN TERKOORDINASI – Poskota.co

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL HARUS TERPADU DAN TERKOORDINASI

Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

POSKOTA.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi. Pelibatan seluruh unsur tingkatan pemerintahan baik di nasional hingga provinsi, kabupaten/ kota juga sangat diperlukan. Untuk itu, dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Pembentukan Tim Terpadu sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam penanganan konflik sosial tersebut, juga harus dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran, melalui beberapa langkah strategis. Langkah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik,” kata Mendagri, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 dengan tema, “Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Pusat dan Daerah”, bertempat di Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Tim Terpadu, menurutnya, telah disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan rencana aksi penanganan konflik sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu/periode yang ditentukan.

Penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan antara Polri dengan Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemen-PPA, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka penanganan konflik sosial.

“Pedoman kerja tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pola pikir dan pola tindak. Khususnya dalam melaksanakan kerja sama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial, dan terutama guna mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan fisik pascapelaksanaan pilkada serentak tahun 2017,” ujar Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi pelaporan dari pencapaian target Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi Tahun 2016.

“Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah,” kata Soedarmo.  (*/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.