PEMERINTAH HARUS KONSISTEN DENGAN NIATNYA NAIKKAN HARGA ROKOK UNTUK LINDUNGI ANAK BANGSA – Poskota.co
Wednesday, September 20

PEMERINTAH HARUS KONSISTEN DENGAN NIATNYA NAIKKAN HARGA ROKOK UNTUK LINDUNGI ANAK BANGSA

POSKOTA.CO – Anggota Komisi IV DPR-RI Akmal Pasluddin berharap pemerintah jangan mengurungkan niat untuk menaikkan harga rokok, karena hal tersebut dinilai merupakan salah satu cara mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan tarif cukai rokok untuk penerimaan negara.

“Saya berharap pemerintah tidak masuk angin untuk mengurungkan niatnya menaikkan harga rokok,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Rabu (24/8).

Menurut Akmal, batalnya niat menaikkan harga rokok bisa saja terjadi dari lobi para pengusaha rokok yang merupakan salah satu orang-orang terkaya di Indonesia.

“Dengan tingginya harga rokok akan mampu mengendalikan konsumsi rokok dari sisi usia dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Sehingga, lanjut Akmal, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada kualitas generasi muda Indonesia di masa depan.

Akmal juga mengingatkan, berdasarkan kajian sejumlah pihak, tarif harga rokok di Indonesia menempati urutan nomor tujuh termurah di dunia, setelah Pakistan, Vietnam, Nikaragua, Kamboja, Filipina dan Kazakhtan.

Dengan murahnya harga rokok tersebut, maka hampir setiap warga negara, baik anak maupun dewasa, dari tidak mampu hingga berkecukupan, akan sangat mudah membeli rokok di mana pun berada.

Untuk itu, Akmal berharap pemerintah konsisten dengan langkah tersebut, karena akan melindungi anak-anak bangsa dari bahaya rokok.

Sebelumnya, Ketua DPR-RI Ade Komarudin mengatakan, wacana pemerintah yang ingin
menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat dinilai bakal membantu APBN, karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang,” ujar Ade Komarudin.

“Selain itu, usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu, juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok,” tambah politisi Partai Golkar itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara