harmono 25/08/2016

POSKOTA.CO – Anggota Komisi IV DPR-RI Akmal Pasluddin berharap pemerintah jangan mengurungkan niat untuk menaikkan harga rokok, karena hal tersebut dinilai merupakan salah satu cara mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan tarif cukai rokok untuk penerimaan negara.

“Saya berharap pemerintah tidak masuk angin untuk mengurungkan niatnya menaikkan harga rokok,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Rabu (24/8).

Menurut Akmal, batalnya niat menaikkan harga rokok bisa saja terjadi dari lobi para pengusaha rokok yang merupakan salah satu orang-orang terkaya di Indonesia.

“Dengan tingginya harga rokok akan mampu mengendalikan konsumsi rokok dari sisi usia dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Sehingga, lanjut Akmal, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada kualitas generasi muda Indonesia di masa depan.

Akmal juga mengingatkan, berdasarkan kajian sejumlah pihak, tarif harga rokok di Indonesia menempati urutan nomor tujuh termurah di dunia, setelah Pakistan, Vietnam, Nikaragua, Kamboja, Filipina dan Kazakhtan.

Dengan murahnya harga rokok tersebut, maka hampir setiap warga negara, baik anak maupun dewasa, dari tidak mampu hingga berkecukupan, akan sangat mudah membeli rokok di mana pun berada.

Untuk itu, Akmal berharap pemerintah konsisten dengan langkah tersebut, karena akan melindungi anak-anak bangsa dari bahaya rokok.

Sebelumnya, Ketua DPR-RI Ade Komarudin mengatakan, wacana pemerintah yang ingin
menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat dinilai bakal membantu APBN, karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang,” ujar Ade Komarudin.

“Selain itu, usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu, juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok,” tambah politisi Partai Golkar itu. (*)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :