PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK – Poskota.co
Saturday, September 23

PEMERINTAH DIMINTA TERUS AWASI DAN SIDAK HARGA BAHAN POKOK

POSKOTA.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan diminta untuk terus mengawasi dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) rutin ke pasar-pasar rujukan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menilai, sepanjang Ramadan ini pemerintah secara keseluruhan telah berhasil menekan gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya kira selama Ramadan ini harga-harga kebutuhan pokok jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena belum ada gejolak yang berarti,” paparnya, Selasa (6/6).

Hermanto Siregar

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga-harga beberapa komoditas strategis nasional sebagian telah mengalami penurunan.

Harga cabai misalnya dari Rp28.618 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp26.841 per kilogram pada Senin (5/6). Sementara itu, harga daging ayam juga turun dari Rp31.491 per kilogram menjadi Rp30.812 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari sebelumnya Rp23.002 per kilogram pada Jumat (2/6) menjadi Rp22.882 per kilogram pada Senin (5/6).

Hermanto mendorong agar pemerintah terus konsisten dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok seiring Ramadan menyisakan sekitar 20 hari lagi. Selain itu, Idul Fitri juga diharapkan bisa ditekan agar gejolak harga tidak terjadi. “Yang harus diwaspadai adalah beberapa hari lagi menuju Idul Fitri, dan kenapa pasar-pasar rujukan harus terus diwaspadai seperti Pasar Cipinang, Kramatjati dan lain-lain, karena kalau di pasar itu harga pada naik, didaerah juga akan naik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda untuk bergerak menggelar operasi pasar agar harga-harga tetap stabil. Sebab, gejolak harga tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota saja, melainkan kerap terjadi di daerah.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan, pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas yang telah dilakukan sebelum Ramadan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol harga agar selama Ramadan tidak terjadi kenaikan pada komoditas bahan pokok masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah untuk komitmen dengan kebijakan yang dikeluarkannya. “Intinya kalau pemeirntah menetapkan HET, maka pemerintahjuga harus menjaga stok yang ada. Kalau kebijakan diterapkan tetapi stoknya tidak ada ya tidak bakal berdampak. Terutama di daerah yang harus dikontrol karena mereka tidak begitu perhatikan,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.