PEMBUNUH HETI TERNYATA KEKASIHNYA, GARA-GARA SMS – Poskota.co
Wednesday, September 20

PEMBUNUH HETI TERNYATA KEKASIHNYA, GARA-GARA SMS

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Pembunuh Hesti Sulastri,19,buruh PT Nina 1 Parungkuda tertanyata kekasihnya sendiri berinisial SP,21. Motifnya, korban cemburu melihat ada kata mesra di HP kekasihnya lalu berantem.

Pelaku sengaja mengambil harta benda dan HP milik korban dengan maksud menghelabuhi polisi agar terkesan kasus tersebut sebagai perampokan. Namaun apa yang disebut dalam teori kejahatan selalu meninggalkan bekas tak dapat dipungkiri.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusril Yunus, Selasa (31/5) mengungkapkan
tersangka SP dibekuk oleh anggota Polres Sukabumi pada Senin (30/5) sore.

Dari tangan tersangka disita barang bukti milik korban yang merupakan warga Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, seperti telepon seluler.

Upaya untuk menghilangkan barang bukti pacar korban ini, dengan membuat alibi seolah-olah kejadian pembunuhan ini dikarenakan perampokan yang disertai perkosaan, yakni dengan cara mengambil harta milik buruh pabrik ini.

Selain itu, untuk memperkuat alibi agar kasus ini terlihat seperti perampokan, P sengaja membuka jendela kamar korban seakan-akan pelaku masuk dan keluar kamar melalui jendela tersebut.

Namun dari serangkaian penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak terbawa alibi pelaku karena menemukan beberapa hal yang janggal, sehingga pengungkapan kasus ini bisa cepat.

“Sementara, motif kejahatan yang dilakukan tersangka karena terbakar api cemburu disebabkan korban memiliki hubungan asmara dengan banyak pria, tapi kami masih terus memintai keterangan dari tersangka,” kata Yusril lagi.

Kapolres Sukabumi AKBP M Ngajib mengatakan cepat terungkap kasus ini karena penyidik sudah mengetahui ciri-ciri tersangka melalui hasil olah TKP dan pemeriksaan dari beberapa saksi.

Selain itu, di lokasi pembunuhan tersebut, polisi juga menemukan banyak tisu yang tercecer.

“Kami masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini untuk mengungkap motif utama kasus pembunuhan yang diduga disertai perampokan dan perkosaan tersebut,” katanya pula.

Sebelumnya, warga daerah yang dikenal aman itu menjadi heboh setelah salah seorang warganya Heti ditemukan meninggal dunia di kamarnya pada Minggu (29/5).

Kondisi korban pertama kali ditemukan oleh ibunya dalam kondisi mengenaskan, yakni hanya mengenakan pakaian atasan saja atau setengah telanjang, wajah membiru dan dari mulutnya mengeluarkan busa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.