PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG UNTUK PERKUAT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL – Poskota.co

PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG UNTUK PERKUAT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

POSKOTA.CO – Sebagai langkah untuk lebih memperkuat ketahanan perekonomian nasional, keberadaan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah sangat sekali dibutuhkan. Karena, dengan keberadaan pabrik semen tersebut setidaknya akan bisa memberikan manfaat lebih bagi warga Rembang.

Gus Anis Maftuhin
Gus Anis Maftuhin

“Menurut saya pribadi, keberadaan pabrik semen di Rembang itu maslahatnya (manfaatnya) lebih besar,” kata Gus Anis Maftuhin, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Wali, Salatiga, Jawa Tengah, saat dihubungi, Minggu (15/1).

Gus Anis menuturkan, apa yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia dengan membangun pabrik di daerah Rembang harus didukung.

“Semen Indonesia ini adalah milik BUMN. Apa yang akan dilakukan pasti untuk kepentingan ketahanan perekonomian nasional,” ujar Gus Anis.

Konsep ramah lingkungan
Saat disinggung mengenai masih adanya penolakan dari beberapa warga karena takut merusak lingkungan, Gus Anis menjawab santai. Menurutnya, sebagai bagian dari BUMN, PT Semen Indonesia tidak akan sembarang dalam membangun sebuah pabrik.

“Saya kira Semen Indonesia sudah memiliki konsep-konsep dalam menjaga lingkungan, tidak mungkin dalam membangun pabrik sebelumnya tidak ada kajiannya,” jawab Gus Anis.

Bahkan, Gus Anis meyakini Semen Indonesia akan bisa mengelola pabrik tersebut dengan baik sehingga kesejahteraan warga di Rembang bisa lebih meningkat lagi. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.