PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN – Poskota.co

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono R Irianto didampingi pakar marketing Hermawan Kertajaya, memberi sambutan saat membuka acara BUMN Marketeers Club, Rabu (26/7).

POSKOTA.CO – Tidak seperti pagi biasanya, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia Port Corporation/IPC) II (Persero), Rabu (26/7) pagi, kedatangan tamu-tamu penting. Setidaknya seratusan petinggi BUMN atau yang mewakili hadir dalam acara BUMN Marketeers Club.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Saptono R Irianto mengatakan, banyak gagasan baru dan potensi yang bisa kita kembangkan dari pertemuan seperti ini. “Pelindo II selaku tuan rumah kali ini menyambut baik animo jajaran direksi BUMN untuk dapat hadir, dan sekaligus menyaksikan langsung improvement yang dilakukan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya saat membuka acara yang bertemakan “New Commercial Platform IPC Towards World Class Port”.

Acara BUMN Marketeers Club yang dimediasi pakar marketing Hermawan Kertajaya ini, selain bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi serta bertukar gagasan, juga membuka berbagai peluang sinergi dan kolaborasi antarperusahaan BUMN.

Dalam acara tersebut, Hermawan memberi pemaparan mengenai program dan inovasi Pelindo II di bidang komersial dan pengembangan usaha dengan milestone tercapai peningkatan bisnis perusahaan di 2017 (face enhancement).

“Dengan peningkatan bisnis perusahaan dan pola komersial yang tepat, diharapkan Pelindo II dapat menghadirkan perusahaan yang berkinerja tinggi di 2018 (fase establishment), perfoma perusahaan yang superior secara berkesinambungan di 2019 (fase sustainable) hingga perusahaan yang memiliki kinerja berkelas dunia (fase world class) di 2020,” kata Hermawan memaparkan.

Pada kesempatan yang sama, Saptono juga berbagi mengenai tantangan yang dihadapi dunia kepelabuhanan saat ini, dan program pengembangan pelabuhan sebagai solusi menghadapi tantangan tersebut melalui soft infrastructure dan hard infrastructure.

Saptono menerangkan, soft infrastructure dilakukan dengan pengembangan SDM, peningkatan dari sisi operasional, pelayanan operasi dan penggunaan Information & Communication Technology (ICT). Sementara hard infrastructure dapat dilakukan dengan pengadaan alat bongkar muat baru, peningkatan fasilitas existing, optimasi dan rekonfigurasi lahan dan pengembangan pelabuhan baru.

“Pelindo II berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi dan memaksimalkan performansi perusahaan dengan cara-cara yang baik dan positif, salah satunya melalui kegiatan seperti ini,” pungkas Saptono. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara