Djoko Waluyo 08/04/2014

7 pbnuPOSKOTA.CO – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membantah kader-kader NU terlibat dalam pembantaian orang-orang yang diduga pengikut Partai Komunis Indonesia pada 1965.

“Itu bukan pembantaian, karena kami justru mendukung berdirinya partai komunis di Indonesia pada 1948,” kata Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali di Surabaya, Senin.

Di sela-sela seminar bertajuk “Re-Imajinasi Pancasila dalam Kondisi Ke-Indonesia-an Sekarang”, di Gedung Fisip Unair Surabaya, ia menjelaskan NU mendukung PKI karena mendukung ideologi sosialisme.

“Namun, pascapemilu 1955 mulai terjadi perubahan di tubuh PKI. PKI mulai menganut paham Marxisme Leninisme yang atheis dan menyebabkan perpecahan di masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan PKI yang merasuk ke dalam jaringan birokrasi menyebabkan birokrasi “terpecah”, dan hal serupa juga terjadi di dalam tubuh TNI yang juga “terpecah” akibat PKI.

“Perpecahan itu menyebabkan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi pembantaian di mana-mana. Kami punya bukti sejarah bahwa PKI juga membantai warga NU di mana-mana. Jadi, pembantaian itu tidak terjadi begitu saja, melainkan chaos,” katanya.

Namun, masyarakat yang tidak tahu sejarah menuduh NU melakukan pembantaian terhadap orang yang diduga PKI, karena itu PBNU menerbitkan “buku putih” tentang kondisi yang terjadi sesungguhnya, karena justru NU yang pertama mendukung PKI pada 1948.

Menurut dia, NU juga “meluruskan” era reformasi yang terlalu melenceng akhir-akhir ini, karena itu NU mendesak adanya amandemen lagi untuk UUD 1945 yang lebih menyeluruh.

“NU melihat amandemen UUD 1945 itu seluruhnya jelek, karena tambahan pasal tentang HAM dan lingkungan hidup itu juga positif, namun ada yang melenceng, sehingga perlu diluruskan,” katanya.

Ia menyebutkan amandemen UUD 1945 yang melenceng itu menyebabkan asing terlalu mudah “membeli” sumber daya alam Indonesia. “Kami mendesak amandemen UUD 1945 lagi, sekaligus 10 UU Ekonomi harus diubah,” katanya.

Ditanya tentang dukungan terhadap parpol dan capres dalam Pemilu/Pilpres 2014, ia menyatakan NU sangat netral dan menyerahkan sepenuhnya kepada warga NU untuk menentukan pilihan.

“Yang penting adalah memilih, karena memilih pemimpin itu merupakan bagian dari tugas mewujudkan kehidupan yang tertib dan memungkinkan ibadah bisa bebas. Jadi, jangan golput,” katanya.

Namun, ia menyebutkan kriteria pimpinan yang harus dipilih warga NU yakni bersih, bisa menjadi teladan, dan memiliki “track record” (rekam jejak) yang baik. “Jangan salah pilih,” katanya.

Dalam seminar itu, PBNU mendukung “re-Imajinasi” Pancasila untuk memasyarakatkan Pancasila tanpa doktrinasi, melainkan melalui berbagai diskusi pemikiran para pendiri bangsa, riset, lomba, sajak, dan sebagainya. (ant/bsn)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*