PANWASLU KABUPATEN INTAN JAYA MENGAWASI TAHAPAN DI KPU – Poskota.co

PANWASLU KABUPATEN INTAN JAYA MENGAWASI TAHAPAN DI KPU

Panwaslu Kabupaten Intan Jaya

POSKOTA.CO – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Intan Jaya Yulius Wandagau SE menjelaskan, setiap tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya, kami sebagai panwaslu melakukan pengawasan melekat sesaat pada tahapan oleh teman-teman di KPU. Kami awasi saat pemungutan suara pada pencoblosan di TPS, 15 Februari 2017 lalu, masyarakat Kabupaten Intan Jaya memilih hak pada empat pasangan tersebut.

Yulius mengharapkan konflik di tingkat akar rumput di Kabupaten Intan Jaya cukup panas dan tak kurang dari enam orang tewas, sebanyak puluhan lainnya terluka akibat perang antara pendukung calon.

“Perang antarpendukung pasangan calon disebabkan oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya yang dinilai lalai dalam hal jadwal dan waktu terkait rekapitulasi tingkat kabupaten pada 24 Februari 2017 lalu,” kata Yulius Wandagau, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/3).

KPU Pusat, sambung Yulius, untuk bertindak secara netral dalam mencermati informasi terkait Pilkada Kabupaten Intan Jaya, dan meminta KPU Pusat mencari informasi tidak hanya sepihak dari KPUD Kabupaten Intan Jaya namun juga dari Panwaslu Kabupaten Intan Jaya dan TNI/Polri serta aspirasi masyarakat.

“Kami juga mendapatkan bukti adanya kecurangan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena itu saya melaporkan kasus ini secara tertulis kepada KPU Pusat dan Bawaslu. Mereka harus mengetahui dan menindaklanjuti fakta-fakta kecurangan di lapangan,” ungkap Yulius.

Yulis menambahkan, ada oknum yang membawa lari formulir C1 KWK yang berhologram dan cap berupa stempel PPS yang hanya digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, dan beberapa bukti kecurangan di tingkat PPS yang terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu di tujuh TPS dilakukan oleh penyelenggara dengan membawa kabur formulir C1 KWK (hologram) dan cap berupa stempel PPS yang seharusnya menjadi dasar untuk membuat berita acara di tingkat distrik (kecamatan).

PPS yang melakukan kecurangan tersebut berada di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga yang ada di Kampung Emondi, Distrik Sugapa terdapat empat TPS yang di dalamnya menampung 1.665 daftar pemilih tetap (DPT). Namun, oleh oknum PPS di distrik Sugapa tersebut, surat suara dan formulirnya dibawa kabur. Anehnya, formulir C1 KWK tiba-tiba sudah ada di KPUD pada saat peng-inputan perolehan suara di tingkat kabupaten.

“Padahal seharusnya surat suara tersebut diplenokan di tingkat distrik, hanya saja setelah surat suara tersebut tidak diplenokan hingga batas akhir waktu, sebanyak 1.665 surat suara dinyatakan tidak sah. Demikian halnya dengan kasus di tiga kampung di Distrik Agisiga juga dinyatakan tidak sah karena formulir C1 KWK dibawa kabur oleh oknum PPS,” ungkap Yulius.

Ketiga kampung di Distrik Agisiga yang surat suaranya dinyatakan tidak sah yakni, Kampung Soali (501 DPT), Kampung Tausiga (1.807 DPT) dan Kampung Unambunduga (534 DPT) dengan secara keseluruhan, suara yang dinyatakan hangus adalah 3.244 surat suara. Surat tersebut dinyatakan tidak berlaku karena proses penetapan tidak melalui rekapitulasi berita acara di tingkat distrik (kecamatan).

Pada intinya Panwaslu Intan Jaya menilai Pilkada Intan Jaya sudah selesai setelah dikeluarkannya Berita Acara dan Surat Keputusan nomor 7, 8, dan 9 pada Rapat Pleno 24 Februari 2017 di Sugapa dan menanggapi pernyataan salah seorang Komisioner KPU Pusat yang menyatakan Pilkada Intan Jaya belum selesai, Panwas meluruskan hal tersebut.

“Pada prinsipnya, Pilkada Intan Jaya sudah selesai dan saat ini masih menunggu proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi hingga mendapatkan status hukum tetap,” kata Yulius.

Panwaslu juga sudah melaporkan kepada Bawaslu dan KPU Pusat terkait laporan hasil sidang pleno Intan Jaya yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya pada kesempatan yang sama. Fakta-fakta kecurangan telah dilaporkan kepada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti namun KPU Pusat maupun Bawaslu RI ikut berpegang teguh sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No 7 Tahun 2016 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017.

“Jika kita konsisten pada aturan, masyarakat di daerah akan mengerti, tetapi jika tidak konsisten, ini dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” pungkas Yulius.

Sesuai dengan hasil sidang pleno terbuka yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya pada 24 Februari 2017 di Lapangan Sugapa, hasil pilkada di kabupaten tersebut yakni, pasangan Bartolomius Mirip-Deny Miagoni (11,36 persen), Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme (44,68 persen), Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw (41,42 persen) dan Thobias Zonggonau-Hermanus Miagoni (2,54 persen). (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara