NGAKU PNS KAKEK NIPU PEDAGANG – Poskota.co
Wednesday, September 20

NGAKU PNS KAKEK NIPU PEDAGANG

POSKOTA.CO19pns – Kepolisian Sektor Mampang Jaksel menggelandang Nazarudin alias Yanto,60, karena nekat menipu para pedagang, dengan berpura-pura menjadi PNS dari Dinas Kebersihan.

Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Priyo mengatakan, kakek tersebut sudah menjalankan aksinya selama setahun dengan meminta retribusi dari para pedagang yang berjualan.

“Modus yang digunakan tersangka mengaku sebagai PNS dari Dinas Kebersihan dan menarik retribusi sebagai uang kebersihan kepada para pedagang,” ujar Kompol Priyo di Mapolsek Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2016).

Sementara itu, menurut pengakuan dari tersangka yang diketahui berprofesi sebagai tukang ojek itu, dirinya terpaksa melakukan perbuatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Saya nagih sekalian ngojek, uangnya cuma buat beli beras seliter, dua liter, buat makan sehari-hari, paling dapat Rp30 ribu,” ujar Yanto.

Atas perbuatannya, tersangka harus meringkuk ditahanan Polsek Mampang dan dikenakan Pasal 378 KUHPidana Tentang Penipuan dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.