MUI MINTA SEGERA USUT PEMASANGAN FOTO TOKOH PKI DI TERMINAL 3 – Poskota.co

MUI MINTA SEGERA USUT PEMASANGAN FOTO TOKOH PKI DI TERMINAL 3

POSKOTA.CO – Dalam pameran foto di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ada foto tokoh pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang diapit foto pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari. Tampak pula wajah presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid dalam foto kolase tersebut.

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, jika benar foto Aidit yang dipajang di terminal baru tersebut maka pasti ada unsur kesengajaan. “Tidak mungkin tidak sengaja,” kata Zulkarnain, Jumat (12/8).

Wasekjen MUI ini kemudian meminta agar oknum Angkasa Pura yang memamerkan foto Aidit diusut. Oknum tersebut jelas melanggar Ketetpan MPRS Nomor XX Tahun 1966. “Saya minta ormas Islam mengadukan oknum pemasang foto Aidit tersebut ke polisi sebab telah melakukan pelanggaran. Apalagi UUD 1945 jelas mengatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Zulkarnain.

Hal ini tak boleh dibiarkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini menunjukkan ada pembela PKI dan antek-anteknya di Indonesia.

Lecehkan Muhammadiyah dan NU
Sementara itu Anggota Komisi III DPR-RI Nasir Djamil mengatakan, jika benar foto itu adalah foto DN Aidit tokoh PKI, maka sangat melecehkan negara dan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). “PKI itu jelas makar yang ingin mengubah Pancasila dan negara Indonesia menjadi negara komunis,” kata Nasir Djamil, Jumat (12/8).

Makanya Nasir meminta otoritas Bandara Soekarno-Hatta segera mengganti foto tersebut. “Saya juga meminta Polres Bandara Soekarno-Hatta mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab sehingga ada foto Aidit yang disandingkan dengan tokoh-tokoh besar Indonesia tersebut,” tandasnya.

Nasir mengatakan, terkesan seolah-olah Aidit itu pembaharu agama Islam. Dia menambahkan, hal tersebut sangat menyakitkan dan merendahkan martabat bangsa.

“Pemasangan foto Aidit bukan saja membangkitkan PKI, namun mereka juga melakukan propaganda dan berupaya bisa eksis dengan cara menghapuskan soal larangan ajaran komunis di Indonesia,” pungkas Nasir.

Tak Bisa Diterima
Plt Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi juga menyayangkan pihak Bandara Soekarno-Hatta yang kecolongan dengan pemasangan foto mirip Aidit di antara para pejuang dan tokoh bangsa. “Foto Aidit di tengah para pejuang lain tak bisa diterima karena Aidit merupakan pengkhianat NKRI,” katanya, Jumat, (12/8).

Apalagi Aidit merupakan tokoh pemberontakan PKI. Hal itu tak bisa diterima. “Jangan sampai soal seni dihadapkan dengan nilai-nilai bangsa kita. Kalau ada foto Aidit di antara para tokoh bangsa, dikhawatirkan bisa mengaburkan pikiran generasi muda terhadap PKI, seolah PKI itu hal biasa saja.”

Dengan memasang foto mirip Aidit, seakan tidak ada masalah antara bangsa ini dengan PKI. Padahal jelas nyata bawah PKI merupakan partai terlarang karena pernah mengkhianati perjuangan NKRI. “Dampak ditaruhnya foto tokoh PKI itu bisa luas. Ada kekaburan tokoh pengkhianat, maka apa motif pemasangan foto Aidit perlu dipertanyakan,” ujar Unifah.

Menurut Unifah, jangan karena kebebasan berekpresi maka aturan dilanggar. Ada nilai dan aturan yang harus dijaga. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.