MOHAMMAD SALEH GANTIKAN IMRAN GUSMAN – Poskota.co

MOHAMMAD SALEH GANTIKAN IMRAN GUSMAN

POSKOTA.CO – Anggota dewan asal Bengkulu, Mohammad Saleh, terpilih menjadi ketua DPD RI menggantikan Irman Gusman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan kini ditahan KPK.

Dalam pemilihan, Mohammad Saleh berhasil meraup suara terbanyak pada dua kali pemilhan yang diikutinya yakni, 61 suara, dengan mengalahkan dua pesaingnya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad.

”Bagi saya ini adalah amanah yang sangat berat. Hampir separuh kawan-kawan mengamanatkan kepada saya,” tutur Mohammad Saleh di ruang rapat di sela pemilihan ketua DPD yang baru.

”Jabatan ini sebagai amanah yang berat sekali,” sambungnya sambil berjalan.

Mohammad Saleh
Mohammad Saleh

Proses pemilihan berlangsung lancar dan relatif tidak ada interupsi seperti menjelang pemilihan tahap pertama saat memilih calon pimpinan DPD RI dari Indonesia barat.

Berdasarkan tata tertib DPD RI, setiap anggota DPD berhak memilih satu nama calon ketua dengan cara melingkari salah satu di antara tiga nama calon.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara tertutup. Panitia pemilihan memanggil nama anggota satu per satu untuk mengambil surat suara, melingkari satu nama pilihannya dalam bilik suara, dan kemudian memasukkannya dalam kotak suara.

Pada pemilihan tahap kedua untuk memilih ketua DPD RI pengganti Irman Gusman dipimpin oleh senator DPD tertua, Maimanah Umar kelahiran 1937, dan didampingi senator termuda Riri Damayanti kelahiran tahun 1990. Meski usianya sudah 79 tahun tapi perempuan lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif itu mampu memimpin sidang hingga pemilihan selesai di Ruang Nusantara V Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10) malam.

Di luar dugaan Mohammad Saleh mengalahkan dua Wakil Ketua DPD RI, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang meraih 31 suara serta Farouk Mohammad yang memperoleh 23 suara dari 116 pemilih anggota DPD RI.

Pada penghitungan suara yang langsung lancar, Mohammad Saleh terpilih sebagai Ketua DPD RI dengan memperoleh 61 suara.

Sebelumnya, pada pemilihan tahap pertama, yakni pimpinan DPD RI dari Indonesia barat, Mohammad Saleh di luar dugaan meraih suara tertinggi, yakni 59 suara dari total 117 suara.Pada pemilihan tahap pertama tersebut, Mohammad Saleh sudah mengungguli 10 calon pimpinan lainnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)