MKD DPR SEGERA PANGGIL RUHUT SITOMPUL – Poskota.co

MKD DPR SEGERA PANGGIL RUHUT SITOMPUL

POSKOTA.CO – Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dilaporkan seorang advokat bernama Achmad Supyadi atas kicauannya di Twitter yang dinilai tidak patut. Berdasarkan laporan itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Ruhut atas dugaan pelanggaran etik.

“Dalam waktu dekat kita panggil Pak Ruhut Sitompul. Semoga tidak halangan,” kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Sudding menuturkan, MKD hari ini sudah memulai sidang perdana untuk memeriksa aduan Supyadi itu. Dalam sidang ini, MKD telah menghadirkan Supyadi selaku pengadu, dan pakar teknologi informasi Rudy Alamsyah. Keduanya diminta keterangan atas kicauan Ruhut di akun Twitter-nya. Pemanggilan terhadap ahli IT dilakukan dikarenakan objek aduan adalah sebuah salinan Twitter Ruhut.

Berdasarkan klarifikasi Rudy, akun @ruhutsitompul dan percakapannya dengan akun @adv_supyadi, sesuai dengan bukti yang dilampirkan Supyadi dalam aduannya ke MKD.

“Sudah diteliti, membenarkan percakapan di Twitter itu secara utuh tanpa ada penambahan dan penghapusan,” ungkap Sudding.

Anggota Komisi III DPR-RI ini dilaporkan Supyadi karena dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan aturan kode etik DPR lantaran melontarkan kata-kata kasar yang tidak patut di ruang publik melalui akun Twitter-nya.

Selain mengadukan ke MKD, Supyadi juga pernah melaporkan hal serupa ke Bareskrim Polri.

Kasus ini merupakan kali kedua MKD menerima laporan terkait perilaku Ruhut. Pada laporan pertama, MKD menerima laporan dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak karena Ruhut dianggap melecehkan singkatan hak asasi manusia menjadi ‘hak asasi monyet’.

Dalam kasus tersebut, Ruhut menerima sanksi ringan atau peringatan tertulis dari MKD. Oleh sebab itu, Ruhut berpotensi mendapat sanksi lebih berat sebagai akumulasi dari putusan sebelumnya, jika pada kasus kali ini terbukti bersalah melanggar etika.

“Ini kali kedua Ruhut dilaporkan, dan kami akan memprosesnya,” pungkas politisi Hanura itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara