MEREKA YANG MENOLAK PABRIK SEMEN BUKAN WARGA REMBANG – Poskota.co

MEREKA YANG MENOLAK PABRIK SEMEN BUKAN WARGA REMBANG

POSKOTA.CO – “Mereka yang menolak pabrik semen bukan asli warga Rembang, justru kami yang berdekatan dengan lokasi pabrik meminta segera dibangun,” kata Sarki, salah seorang perwakilan warga Rembang yang datang ke DPR-RI mengadukan pada Ketua DPR, Setya Novanto, belum lama ini.

Puluhan warga Rembang datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkeluh kesah terkait pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah yang terus diganjal berbagai pihak. Kedatangan puluhan warga Rembang ini untuk mengadu secara langsung kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kami yakin adanya pabrik semen bisa membawa manfaat untuk kesejahteraan desa kami. Makanya kami datang ke sini untuk meminta dukungan dari DPR agar bisa memperjuangkan aspirasi kami,” ujar salah satu perwakilan warga Rembang, Sarki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1) kemarin.

Puluhan warga Rembang yang hadir itu datang dari lima desa yang berbatasan langsung dengan lokasi pabrik, yakni Desa Timbrangan, Tegaldowo, Kadiwono, Pasucen dan Kajar. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto dan perwakilan Komisi VI DPR.

Sarki menjelaskan bahwa masyarakat Rembang, khususnya yang tinggal langsung di kawasan Ring 1, tidak pernah menolak kehadiran pabrik semen di daerahnya. Justru, kata dia masyarakat Rembang sangat berharap agar pabrik semen bisa sesegera mungkin beroperasi agar semakin cepat menimbulkan dampak lanjutan, terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga.

Beri Manfaat

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah selayaknya tetap berlanjut. Kehadiran pabrik semen itu diyakini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan warga sekitarnya.

“Supaya tetap berjalan supaya masyarakat di sana tidak rugi,” kata Novanto saat menerima belasan perwakilan warga Rembang yang menyampaikan aspirasinya.

Apalagi, lanjut Novanto, pembangunan pabrik semen tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan produksi salah satu kompenen pembangunan fisik di negeri ini. Menuru dia, dengan semakin besar jumlah produksi diharapkan harga semen semakin murah bagi rakyat.

“Baik bagi pemerintah maupun masyarakat supaya ini bisa memberi manfaat bagi pembangunan, dan harga di pasar menjadi lebih murah,” ucap Novanto.

Terkait persoalan Amdal yang masih diperdebatkan, Novanto berharap ada jalan keluar yang tidak mengganggu kepentingan semua pihak terutama masyarakat sekitar. Sebab, jika pembangunan terhenti tentu rakyat yang telah merasakan manfaat kehadiran pabrik tersebut akan terganggu.

“Kita akan sarankan Gubernurnya menjadi jalan keluar. Aturan hukum tetap berjalan dan produksi tetap juga bisa berjalan,” tutur Ketum Partai Golkar ini seraya menambahkan bahwa Komisi VI DPR sudah melakukan kunjungan kerja di lokasi pabrik semen tersebut.

“Kalau saya baca ini produksinya 3 juta ton per tahun. Ini berguna untuk memenuhi produksi di pulau Jawa. Kita akan perjuangkan supaya pabrik ini bisa berjalan, proses tetap berjalan,” tutupnya. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara