MENTERI KKP ASURANSIKAN SATU JUTA NELAYAN – Poskota.co

MENTERI KKP ASURANSIKAN SATU JUTA NELAYAN

POSKOTA.CO – Untuk melindungi para nelayan dari kecelakaan, baik saat menangkap ikan maupun tidak sedang menangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program Asuransi Nelayan dengan dana Rp175 miliar.

Lewat asuransi tersebut, nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal akan mendapat santunan Rp200 juta. Nelayan yang cacat akibat kecelakaan kerja mendapat polis Rp100 juta. Lalu ada bantuan biaya pengobatan hingga Rp20 juta, untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja.

“Skema asuransi nelayan sudah firm, skema yang sudah kami terima adalah santunan asuransi nelayan senilai Rp175 miliar untuk satu juta nelayan, yaitu santunan kecelakaan dan kematian di laut Rp200 juta, cacat tetap Rp100 juta, biaya pengobatan Rp20 juta,” papar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (1/8)

Sedangkan nelayan yang kecelakaan dan meninggal di luar aktivitas penangkapan ikan, misalnya sedang naik sepeda motor, atau kegiatan lainnya, mendapat santunan Rp160 juta. Bila nelayan mengalami cacat bukan akibat kecelakaan kerja, masih ada santunan Rp100 juta. Kemudian biaya pengobatan di luar kecelakaan kerja ditanggung hingga Rp20 juta.

“Santunan kecelakaan dan kematian selain akibat aktivitas penangkapan ikan Rp160 juta, cacat tetap Rp100 juta, biaya pengobatan Rp20 juta,” Menteri Susi menambahkan.

Susi menjelaskan, asuransi nelayan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan. Negara wajib menganggarkan dana untuk asuransi jiwa nelayan. Sejauh ini, KKP telah mendata 824.000 nelayan untuk menjadi peserta asuransi.

“Dengan UU Perlindungan Nelayan, itu anggaran yang disiapkan negara untuk nelayan. Sekarang sudah 824.000 orang yang terdaftar. Itu amanah undang-undang, akan kami anggarkan lagi di tahun-tahun berikutnya,” ucap Menteri KKP.

Asuransi nelayan ini berlaku setahun sejak polis ditetapkan dan hanya untuk nelayan, tidak untuk anak buah kapal (ABK) di kapal-kapal penangkap ikan. Asuransi untuk ABK adalah tanggungan pemilik kapal.

“Manfaatnya (asuransi nelayan) satu tahun sejak polis ditetapkan. Yang kami asuransikan bukan ABK. Kalau ABK ada BPJS atau asuransi swasta dari pemilik kapal. ABK-ABK itu juga harus pasti diasuransikan pemilik kapal tempat mereka bekerja,” tegas Susi.

Pihaknya belum menunjuk perusahaan untuk menjalankan asuransi nelayan. Proses tender sudah hampir selesai, tiga perusahaan asuransi dari swasta dan BUMN adalah calon pemenangnya. Rencananya perusahaan pemenang tender asuransi nelayan diumumkan pada Selasa (2/8). “Sedang kami tender, kita masih mencermati dokumennya, ada tiga peserta dari BUMN dan swasta, besok diumumkan,” tutup Menteri KKP Susi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara