MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI UMUMKAN BESARAN TARIF CUKAI 2017 – Poskota.co

MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI UMUMKAN BESARAN TARIF CUKAI 2017

POSKOTA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan besaran tarif cukai untuk tahun 2017. Pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi.

“Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu, untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara,” kata Menkeu Sri Muyani, di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (30/9).

Menkeu Sri Muyani umumkan besaran tarif cukai 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (30/9).
Menkeu Sri Muyani umumkan besaran tarif cukai 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (30/9).

Oleh karena itu, seluruh aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok. Untuk kepentingan kesehatan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di tahun 2016.

“Tak hanya itu, pertumbuhan produksi hasil tembakau pun telah dikendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif yaitu sebesar min 0,28 persen, di mana pada saat yang bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 1,4 persen,” ujar Sri.

Hal ini membuktikan, lanjut Menkeu, secara riil pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan. Dan  sejalan dengan studi oleh Djutaharta pada 2005 yang menyatakan, ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok.

Sementara dari aspek ketenagakerjaan, kebijakan cukai juga berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang, di mana tiga perempatnya atau 291.824 orang terlibat di produksi sigaret kretek tangan yang merupakan industri padat karya.

“Jika ditambah dengan sektor informal, maka kebijakan ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan 1 juta pedagang eceran,” ujar Menkeu yang pernah menjabat direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Berdasarkan data di atas disimpulkan, kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan lebih dari 5,8 juta masyarakat lndonesia.

“Data ini juga didukung oleh studi LPEM UI tahun 2013 bahwa kebijakan cukai berpengaruh langsung terhadap lebih dari 6 juta orang,” ungkap Sri. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.