MENKES: HAMPIR SEMUA NYAMUK BISA MENULARKAN PENYAKIT KAKI GAJAH – Poskota.co

MENKES: HAMPIR SEMUA NYAMUK BISA MENULARKAN PENYAKIT KAKI GAJAH

POSKOTA.CO – Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Moeloek mengatakan hampir semua nyamuk bisa menjadi vektor cacing Filaria, yaitu bibit penyakit kaki gajah. dalam istilah medis disebut elephantiasis.

“Maka kita harus berhati-hati, salah satunya dengan tidak membiarkan nyamuk berkembang,” kata Menkes Nila F Moeloek di sela-sela peringatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Senin (3/10).

Nila menjelaskan, menjaga kebersihan dan memberantas sarang nyamuk adalah cara untuk tidak membiarkan nyamuk berkembang. Dengan menekan jumlah pertumbuhan nyamuk artinya potensi tertular kaki gajah juga kecil.

“Beberapa nyamuk vektor pembawa penyakit kaki gajah, seperti Culex, Aedes aegypti, Anopeles dan jenis lainnya,” terang Menkes.

“Singkat kata, hampir semua jenis nyamuk dapat menularkan penyakit yang juga disebut Filariasis tersebut,” sambungnya.

Menurut Menkes Nila, mencegah nyamuk berkembang tidak hanya mencegah penularan kaki gajah, tetapi juga mencegah menularnya penyakit lain.

Alasannya, lanjut Nila, di antara nyamuk-nyamuk itu juga menularkan penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, zika, chikungunya dan penyakit lain yang dibawa nyamuk.

Nila mengatakan, Kemenkes dengan tenaga kesehatannya di berbagai fasilitas kesehatan memiliki keterbatasan. Untuk itu, masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam mencegah penularan penyakit.

“Kita harus bergerak dari tenaga kesehatan yang belum cukup baik di puskesmas, posyandu dan lainnya. Masyarakat juga sebaiknya menjaga diri terutama dari kebersihannya. Kelambu dipakai, berantas sarang nyamuk dan tindakan perlu lainnya,” pungkas Menkes Nila F Moeloek.

Perlu kesadaran
Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang mengatakan, kesadaran masyarakat akan penyakit kaki gajah sangat diperlukan agar tidak menyebar.

Vensya mencontohkan, jika ada satu orang sakit kaki gajah, maka ada kemungkinan orang di sekitarnya juga terinfeksi cacing Filaria yang ditularkan oleh nyamuk.

Untuk itu, lanjut Vensya, langkah terbaik menghindari penularan kaki gajah adalah dengan mencegah penularannya dari nyamuk. Selain itu, langkah preventif adalah dengan meminum obat antikaki gajah, yaitu Albendazol dan Diethylcarbamazine (DEC) yang dibagikan gratis di daerah endemik Filariasis.

“Daya tularnya tinggi, karena nyamuk itu sifatnya tidak menggigit satu orang dalam satu rentang waktu, tapi banyak orang. Satu orang sudah cacat karena kaki gajah, maka ada potensi masyarakat di sekitar dia ada 10 lain orang tertular kaki gajah,” ujar Vensya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.