MENDIKBUD MUHADJIR HAPUS UN MULAI 2017 – Poskota.co

MENDIKBUD MUHADJIR HAPUS UN MULAI 2017

POSKOTA.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini kemudian akan disahkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).

Mendikbud Muhadjir Effendy
Mendikbud Muhadjir Effendy

“Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan. Keputusannya ini tak melanggar undang-Undang,” kata Muhadjir, Jumat (25/11).

“Amar perintah undang-undang tidak ada Ujian Nasional, yang ada itu evaluasinya nasional,” tambahnya.

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standar nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu suplai-suplai soal ke daerah dikawal polisi,” ujar Mendikbud Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjeaskan, selanjutnya kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, namun bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan.

“Saya sudah dipanggil Pak Presiden. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” jelas Muhadjir.

Ujian Nasional akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh wilayah Tanah Air.

Menurut Muhadjir, ujian nasional akan tetap dilaksanakan karena sesuai dengan amanah Mahkamah Agung. “Kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus, nanti akan ada pemetan, dan dilihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir.

Peningkatan kualitas sekolah secara merata, lanjut Muhadjir, tidak bisa dilaksanakan setahun atau dua tahun. “Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya.

 Ilustrasi Ujian-Nasional berbasis komputer.

Ilustrasi UjianNasional berbasis komputer.

Biar tidak stres nasional
Lebih lanjut Mendikbud Muhadjir mengatakan, memoratorium pelaksanaan UN karena tak ingin jadi momok yang membuat siswa stres. “Biar nggak ada stres tahunan, seperti sekarang,” ujar Muhadjir.

Meski tak ada UN, Muhadjir mengingatkan, agar siswa tetap giat belajar. Utamanya, dia berharap kualitas pendidikan karakter siswa meningkat.

“Saya minta untuk belajar lebih rajin, dan hendaknya meningkatkan kapasitasnya sebagai pelajar, terutama dalam hal karakter, kejujuran, tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan,” pungkas Muhadjir. (*/dtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara