MENDIKBUD MUHADJIR HAPUS UN MULAI 2017 – Poskota.co

MENDIKBUD MUHADJIR HAPUS UN MULAI 2017

POSKOTA.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini kemudian akan disahkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).

Mendikbud Muhadjir Effendy
Mendikbud Muhadjir Effendy

“Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan. Keputusannya ini tak melanggar undang-Undang,” kata Muhadjir, Jumat (25/11).

“Amar perintah undang-undang tidak ada Ujian Nasional, yang ada itu evaluasinya nasional,” tambahnya.

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standar nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu suplai-suplai soal ke daerah dikawal polisi,” ujar Mendikbud Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjeaskan, selanjutnya kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, namun bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan.

“Saya sudah dipanggil Pak Presiden. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” jelas Muhadjir.

Ujian Nasional akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh wilayah Tanah Air.

Menurut Muhadjir, ujian nasional akan tetap dilaksanakan karena sesuai dengan amanah Mahkamah Agung. “Kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus, nanti akan ada pemetan, dan dilihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir.

Peningkatan kualitas sekolah secara merata, lanjut Muhadjir, tidak bisa dilaksanakan setahun atau dua tahun. “Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya.

 Ilustrasi Ujian-Nasional berbasis komputer.

Ilustrasi UjianNasional berbasis komputer.

Biar tidak stres nasional
Lebih lanjut Mendikbud Muhadjir mengatakan, memoratorium pelaksanaan UN karena tak ingin jadi momok yang membuat siswa stres. “Biar nggak ada stres tahunan, seperti sekarang,” ujar Muhadjir.

Meski tak ada UN, Muhadjir mengingatkan, agar siswa tetap giat belajar. Utamanya, dia berharap kualitas pendidikan karakter siswa meningkat.

“Saya minta untuk belajar lebih rajin, dan hendaknya meningkatkan kapasitasnya sebagai pelajar, terutama dalam hal karakter, kejujuran, tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan,” pungkas Muhadjir. (*/dtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)