MENDAG PASTIKAN STOK DAN HARGA GULA PASIR DAN MIGOR AMAN – Poskota.co

MENDAG PASTIKAN STOK DAN HARGA GULA PASIR DAN MIGOR AMAN

POSKOTA.CO – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan ke Pusat Kulakan Indogrosir di Kecamatan Jatiulung, Kota Tangerang, Jumat (9/6). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan harga barang dua komoditas andalan, yakni gula dan minyak goreng dalam kondisi aman, selama bulan puasa dan menjelang lebaran.

“Mau memantau apakah program pemerintah, yakni gula pasir dan minyak goreng kemasan sederhana tersedia dalam jumlah yang cukup,” ujar Enggar.

Dari hasil pemantauan tersebut, Enggartiasto melihat dua komoditas andalannya itu aman terkendali, bebas dari penimbunan. “Bagus kok (stok), aman di sini. Tidak ada kekhawatiran penimbunan. Ada Satgas Pangan Polri yang menjaga ketat dan memantau terus. Bahkan 10 hari sebelum lebaran, staf-staf Kemendag akan turun ke daerah-daerah setiap hari. Tidak ada gejolak,” sahut Menteri yang berasal dari Cirebon ini.

Mendag mengaku senang karena harga di pusat grosir sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan baru-baru ini di antaranya, minyak goreng Rp11.000 per liter dan gula pasir Rp12.500 per kg. “Indogrosir kan dia suplai barang-barang ke toko, warung, jadi kita cek ketersediaan barang apakah cukup dan harganya,” tukasnya kepada media.

Enggar menambahkan, Indogrosir anak usaha Indofood memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kesiapan produk dan pelayanan harus dikontrol. “Mereka sudah memiliki 16 yang relatif dekat dan transaksi tinggi. Sebab di Jabodetabek tinggi sekali, Tangerang tinggi, dan jumah pelanggan besar,” ujarnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara